JAKARTA – Direktur Kampanye Pemenangan (DKP) Jokowi-Ma’ruf Amin, Benny Rhamdani mengatakan, usulan koalisi partai politik pengusung bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar debat menggunakan Bahasa Inggris sangat tidak substansial.
Selain tidak substasial, usulan itu dianggap mengada-ngada dan bentuk kepanikan dan kehabisan akal para tim pemenangan Prabowo-Sandi menghadapi Pilpres 2019.
“Usulan pake bahasa Inggris debat capres dan cawapres itu usulan yang tidak substansial. Selain itu juga, itu bentuk kepanikan dan kehabisan akal para tim pemenangan Prabowo-Sandi,” kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Menurut Benny, dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU tidak ditemukan syarat debat capres dan cawapres menggunakan bahasa Inggris, sehingga usulan tersebut merupakan bagian dari upaya merendahkan wibawa Jokowi yang seolah-olah tidak bisa berbahasa Inggris, padahal menurutnya bahasa Inggris Presiden Jokowi tidak diragukan.
“Dalam UU dan PKPU tidak ada syarat debat dengan bahasa Inggris, usulan itu dapat dinilai dapat rendahkan wibawa Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tidak bisa bahasa Inggris padahal bahasa Inggris beliau tidak diragukan,” tegas Benny.
Lebih lanjut Ketua DPP Partai Hanura ini mengatakan, usulan tersebut tidak sejalan dengan propaganda kelompok oposisi selama ini yang berada pada posisi anti asing dan mendengungkan nasionalisme sehingga usulan itu sangat kontradiksi.
“Selama ini kan kelompok oposisi menempatkan diri anti asing dan mendengungkan nasionalisme, kok tiba-tiba usul debat make bahasa Inggris, kan kontradiksi dengan semangat nasionalisme,” ujar Benny.
Untuk itu Benny menyarankan para tim pemenangan Prabowo-Sandi lebih mengedepankan adu gagasan dan program kerja untuk menyelesaikan persoalan bangsa ketimbang mengusulkan hal-hal yang kurang berbobot.
Pendapat senada juga dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Rahman. Menurut doktor Ilmu Komunikasi ini, usulan tersebut kontroversial dengan rasa nasionalisme, sebab debat Pilpres itu merupakan ruang atau panggung adu ide dan konsep pembangunan bukan lomba debat bahasa Inggris.
“Itu usulan yang kontroversial dengan rasa nasionalisme. Ini kan Presiden Indonesia bukan presiden antar negara bahwa kita perlu berbahasa asing. Iya, tapi tidak harus menjadi bahasa utama debat visi misi capres-cawapres karena itu panggung adu ide dan konsep pembangunan bukan lomba debat bahasa Inggris,” kata Rahman.
Semantara itu, Direktur Riset dan Analisis Lembaga Analisis Politik Indonesia, Fadlin Guru Don mengatakan, usulan tersebut sangat sulit diterima karena hanya mengada-ngada. Namun demikian, usulan itu baik untuk kepentingan kelompok milenial dalam menghadapi persaingan global.
“Usulan itu tidak mungkin terjadi dan hanya mengada-ngada. Tapi itu bagus juga untuk sekedar mengingatkan kelompok milenial dalam menghadapi persaingan global,” kata Fadlin.
Menurutnya, debat capres-cawapres itu tujuannya untuk menyampaikan visi-misi kepada rakyat Indonesia, bukan untuk lomba bahasa asing.
“Jadi menurut saya wacana ini hanya sensasi,” ujarnya. (b)
