Redaksi
KENDARI – Pemerintah Kabupaten Konawe melarang Pemerintah Kota Kendari membangun intake untuk penampungan air baku di Desa Tabanggele, Kecamatan Anggalamoare, Kabupaten Konawe.
Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara menjelaskan, Pemda Konawe melarang pembangunan intake tersebut, sebelum polemik soal batas wilayah Konawe dan Kendari di tuntaskan.
“Kita larang, sebelum perbatasan di Desa Andobeu dan Pusawa Kecamatan Anggalamoare yang dianeksasi Pemkot Kendari diselesaikan. Sebelum itu diselesaikan, maka kita tidak akan pernah mengizinkan,” tegas Gusli.
Ia juga menjelaskan, batas Kota Kendari dan Konawe berada di Kecamatan Puuwatu, tepatnya dibagian Terminal Angkutan Darat sehingga, jalan yang melewati Tabanggele dan Andobeu merupakan wilayah Konawe.
“Kita akan menyurat ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa mengambil alih pemasalahan ini,” kata Gusli pada MEDIAKENDARI.com, Rabu (27/11/2019).
BACA JUGA:
- Per Agustus 2022, Dua Kota di Sultra Alami Inflasi 0,12 Persen
- Per Agustus 2022, Dua Kota di Sultra Alami Inflasi 0,12 Persen
- Per Agustus 2022, Dua Kota di Sultra Alami Inflasi 0,12 Persen
Masalah perbatasan ini, kata Gusli, juga terjadi di tapal batas antara Konawe dan Konawe Utara di Desa Matandahi. Di desa ini, kata Gusli, dibuat batas berupa saluran sekunder.
“Batas Konawe dan Konawe Utara itu harus dikembalikan ke batas alam yaitu Kali Motui. Kita sudah pernah bicarakan dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tetapi sebaiknya ini diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sultra,” ujarnya.
Demikian halnya antara Konawe dan Kolaka Utara di Kecamatan Routa, yang juga terjadi polemik soal tapal batas antar wilayah. Dan juga antara Konawe dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan di Andepali.
“Ini semua polemik pemekaran, tapi harusnya sebagai kabupaten pemekaran mereka menerima sesuai apa yang diberikan kabupaten induk yakni Konawe. Ini mereka diberikan sekian, tapi mengambil lagi lebih apa yang sudah diberikan,” ujarnya.
Menurutnya, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa sudah memerintahkan agar seluruh wilayah yang diambil oleh kabupaten lain untuk segera diurus agar segera dikembalikan.
“Kita sudah ditekankan oleh Bupati agar mengawasi dan memastikan agar wilayah tersebut kembali ke Konawe. Kita akan mengurus wilayah ini, sampe ke pusat,” terangnya.
