Reporter: Erlin.
YOGYAKARTA – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) kembali meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
Penghargaan diterima Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga ST MM dari Menpan-RB, Tjahjo Kumolo dalam penganugerahaan SAKIP Award 2019 Indonesia Wilayah III di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin 24 februari 2020.
Pemda Konsel diganjar penghargaan karena dianggap konsisten dalam mempertahankan predikat B SAKIP. Predikat ini dipertahankan sejak tiga tahun terakhir, atau 2017-2019.
Dalam sambutannya, Menpan-RB, Tjahjo Kumolo menuturkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM merupakan visi misi dan skala prioritas Presiden RI, Joko Widodo-Ma’ruf Amin lima tahun kedepan.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan dibutuhkan efisiensi yang sistematis, tapi tidak hanya memangkas anggaran. Serta tidak semata menyederhanakan birokrasi dengan menjadikan pejabat eselon sebagai jabatan fungsional.
“Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk membangun ASN yang profesional, memberi pelayanan, mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat dan mempercepat proses administrasi mislakan perizinan,” tegasnya.
Tjahjo menekankan, ASN harus profesional dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga memiliki progres evaluasi yang dapat optimal dan memiliki output yang baik.
SAKIP, kata Tjahjo, adalah sesuatu yang paling utama menyangkut prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Dengan mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas.
“Melalui sistem akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan. Yang merupakan pengejawantahan manajemen, kinerja sektor publik dan anggaran yang berbasis kinerja,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, kinerja aparatur perlu dioptimalkan terhadap sasaran strategis, berorientasi pada hasil, keberhasilan terukur, program kegiatan berdampak langsung pada pencapain sasaran dan pembangunan.
Tjahjo juga menekankan gubernur, walikota dan bupati se Indonesia agar dapat melakukan evaluasi OPD sampai pada tingkatan camat dan kelurahan secara rutin untuk memantau kinerja aparaturnya.
“Kalau tidak bisa mengejawantahkan apa yang menjadi program strategis pusat dan skala prioritas gubernur dan bupati yah ganti saja. Tiap bulan ganti OPD gak ada masalah,” tandas Tjahjo.
Sementara itu, Bupati Konsel H Surunuddin Dangga atas penghargaan ini mengaku bersyukur atas konsistensi Pemda mempertahankan predikat B SAKIP selama tiga tahun berturut-turut.
“SAKIP merupakan gabungan implementasi dari perencanaan dan pelaksanaan. Tentunya, kedepan yang menjadi prioritas adalah sinergi perencanaan dengan stakeholder. Termasuk penganggaran dan efisiensinya,” tegasnya.
Ia juga berencana menerapkan di tingkatan OPD, hingga camat dan staf OPD di tiap dinas untuk mendapatkan output dalam optimalisasi pencapaian kinerja guna penilaian SAKIP menjadi lebih baik lagi
“Kita telah mulai menerapkan di tingkat kepala dinas. Kedepan terus kita tingkatkan, baik ditingkat bidang, camat, sampai pada staf kita akan lakukan evaluasi kinerja,” pungkasnya.
