Reporter : Erwino
Editor : Taya
MUNA – Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah untuk yang ketiga kalinya.
Sertifikat penghargaan itu diberikan langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Arif Wibawa kepada Bupati Muna, LM Rusman Emba didampingi wakilnya, Malik Ditu pada Selasa (12/11) di Gedung Aula Galampa Kantolalo.
Arif Wibawa mengapresiasi Pemkab Muna atas capaian WTP tersebut. Ia menjelaskan, untuk dapat meraih predikat WTP, ada empat kriteria yang mesti dipenuhi daerah yakni, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, efektifitas pengendalian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
“Selamat, ini sudah yang ketiga kalinya Pemda Muna meraih WTP. Semoga kedepannya semakin baik lagi,” ujar Arif.
Rusman Emba mengaku, keberhasilan yang diperoleh itu berkat kerja sama seluruh pemangku kepentingan seluruh Pemkab Muna. Ia tak mau terlalu berbesar hati dengan raihan berharga itu, melainkan lebih menjadikan motivasi agar terus bekerja keras dan lebih meningkatkan asas kinerja.
Baca Juga :
- Sosialisasikan KIE Rawan Bencana 2024, BPBD Konsel Ingin Masyarakat Cepat Tanggap
- Apresiasi PKK Konawe Selenggarakan Jambore PKK, Ketua PKK Sultra : Kita Siapkan Satu Program Unggulan untuk 2024
- Pj Gubernur Sultra Disajikan Pesta Rakyat Saat Kunker ke Buton Tengah
- Pj Gubernur Sultra Resmikan Kantor Bupati dan Salurkan Bantuan Beasiswa di Buton Tengah
- Malam Gala Dinner Jambore PKK Tingkat Provinsi di Konawe, Harmin Ramba: Insya Allah, Dengan Meminum Air Konawe Pasti Akan Kembali ke Konawe
- Pj Gubernur Sultra Dianugerahi Gelar ‘Kolakino Liwu Pancana’ oleh Lembaga Adat Buton Tengah
“Buah manis ini tidak hanya dikerjakan segelintir orang saja, tapi kerja sama seluruh stakeholder. Terus tingkatkan kinerja,” kata Rusman menyerukan jajarannya.
Suami Yanti Setiawati itu juga menargetkan, jika wilayah otorita yang dinahkodainya butuh dua kali lagi penerimaan WTP. Kenapa? Karena dengan begitu, nantinya sertifikat penghargaan dapat diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. “Insha Allah dapat terwujud,” pintanya. (B)