KENDARI, Mediakendari.com – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Hotel Qubah 9, Kendari. Kegiatan ini bertujuan memastikan kebijakan dan anggaran pembangunan lebih inklusif serta mempertimbangkan keseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor Rabu, 19/02/2025 pada pukul 08.00 – 17.00 WITA.
Ketua Panitia, Hj. Asma Ali, menjelaskan bahwa pelaksanaan PPRG didasarkan pada berbagai regulasi nasional dan daerah yang mengatur strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. “Pelatihan ini bertujuan mengefektifkan strategi PUG agar lebih konkret dan terarah, sehingga kebijakan dan program yang disusun benar-benar memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi semua,” ujarnya.
Selain meningkatkan pemahaman mengenai prinsip kesetaraan gender, pelatihan ini juga menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis gender, seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). “Dokumen ini menjadi panduan bagi OPD dalam menyusun program yang tidak hanya netral gender, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki,” tambah Asma.
Plt. Kepala DP3A Kota Kendari, Makmur, menekankan bahwa keberhasilan PPRG bergantung pada keterlibatan aktif seluruh OPD dan kecamatan. “Kami berharap seluruh Kasubag Perencanaan OPD mengikuti pelatihan ini dengan serius, karena kesetaraan gender harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik,” katanya.
Makmur juga mengakui masih adanya tantangan dalam penerapan kebijakan ini, terutama dalam hal anggaran dan sumber daya manusia. “Kita perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan yang melibatkan organisasi perempuan dan dinas terkait agar implementasi PPRG dapat berjalan efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap penerapan PPRG dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari. “Jika strategi ini diterapkan dengan baik, maka program-program yang menyentuh isu gender bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Kota Kendari, BKAD, Inspektorat, DP3A Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Rumpun Perempuan Sultra. Dengan adanya kolaborasi berbagai pihak, Pemkot Kendari berkomitmen memastikan pembangunan yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Reporter: Nurzaida
