Reporter: Muh. Ardiansyah R.
KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 yang dilaksanakan di Rumah Jabatan (rujab) Gubernur Sultra, Kamis 26 Maret 2020.
Rapat tersebbut diikuti Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, serta kepala daerah dari 17 wilayah se-Sultra dan tim gugus tugas penanganan Covid-19.
Membuka rapat, Ali Mazi menuturkan, dirinya telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 183 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
“Sebagai tindak lanjut menetapkan tanggap darurat Corona berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19,” kata Ali Mazi.
Politisi Nasdem ini juga menegaskan bahwa dirinya berharap pemerintah kabupaten dan kota bisa bersama Pemprov Sultra bergerak cepat mengambil langkah preventif penyebaran Covid 19.
“Melakukan identifikasi dan pemantauan jalur masuk ke Sultra melalui darat, laut, dan udara, kordinasi dengan seluruh kabupaten kota, dan penyiapan personil medis penanganan Covid 19, dan logistik medis,” terangnya.
Dikesempatan itu, Ali Mazi juga mempertanyakan sudah sejauh mana para bupati dan walikota melaksanakan dan menjalankan Perpres Nomor 7 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Sultra No.183 Tahun 2020 tersebut.
Menurutnya tindakan pemerintah kabupaten kota terkesan masih lambat dan lamban jika dilihat dari segi penilaian publik atau masyarakat umum atas kinerja penanganan covid-19.
“Saya berharap semoga dalam diskusi selanjutnya akan berkembang dan merujuk kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Dalam rapat evaluasi tersebut, kepala daerah atau yang mewakilinya memberikan pemaparan terkait penanganan covid-19 yang telah dilaksanakan di daerah masing-masing.
Dalam pemaparanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kolaka, Poitu Murtopo menjelaskan, pihaknya telah melakukan identifikasi pelayat jenazah yang diduga positif covid-19.
“Melakukan pendataan ODP yang kontak langsung dengan jenazah yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 135 orang,” papar Poitu Murtopo dihadapan peserta rapat.
Selanjutnya, Bupati Konsel, Surunuddin Dangga memaparkan, dari 25 kecamatan pihaknya fokus di 12 kecamatan, salah satunya Wolasi karena jumlah ODP terbanyak yaitu 7 orang.
“ada kendala APD tidak ada. Rencannaya dana desa sebagian akan digunakan untuk pencegahan Covid-9 seperti belanja alat semprot dan obat – obatannya serta perlengkapan lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Walikota Kendari, Zulkarnain Kadir mengatakan, ODP sulit disiplin isolasi mandiri, rencananya Rusun di Bungkutoko akan digunakan untuk karantina ODP .
“Kendalanya fasilitas rusun masih kurang, akan digunakan anggaran tak terduga Pemkot Kendari untuk membenahi. Fasilitasnya tidak mahal bahkan dengan biaya makan minum selama 14 hari,” ungkapnya.
Dalam rapat, Bupati Konut Ruksamin memprotes rilis data Gugus Tugas Pemprov Sultra yang menyebut jumlah ODP di Konut 10 orang. Faktanya di Konut sudah nol ODP.
“Alasannya karena yang 10 ODP itu sejak 26 Januari sampai 26 maret 2020 telah dikarantina dan hasilnya negatif dan dalam keadaan sehat,” kata Ruksamin.
Sementara itu, Bupati Bombana, Tafdil, meminta izin Gubernur Sultra untuk menggunakan Rumah Susun di Bombana untuk menempatkan pasien ODP.
“Ada 10 warga Bombana bagian dari 135 warga Kolaka keluarga dekat almarhumah, sehingga Pemkab Bombana lakukan pemantauan,” kata Tafdil.
Sementara itu, Kapolda Sultra Brigjen Pol. Merdisyam menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan bupati dan walikota, dengan mengerahkan jajaran Polres dan Polsek.
“Ikut membantu pencegahan dan penanganan secara persuasif kepada warga yang tidak disiplin dan memberikan edukasi bahwa karantina secara mandiri lebih efektif dan efisien serta aman buat keluarga,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Komandan Korem (Danrem) 143/HO Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto bahwa jajarannya siap membantu jika dibutuhkan, dengan mengerahkan Kodim dan Koramil.
“Sosialisasi tentang pencegahan, disiplin dan jangan kumpul-kumpul untuk pencegahan wabah Corona. Mari gotong-royong. Ingat kita bisa merdeka karena kita bersatu dan bersama,” tegasnya.
Sedangkan Kabinda Sultra Brigjen TNI Aminnulah mengajak peserta rapat untuk bersatu melawan covid-19, dan memperhatikan dampaknya untuk perekonomian.
“Saya menghimbau pemerintah baik dari kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, ini akan berdampak kepada perekonomian kita,” ungkapnya.
Terakhir, Aspidum Kejati Sultra, Alex Rahman menyarankan agar dalam rangka pengadaan barang dan jasa para bupati dan walikota ketika akan belanja APD tetap berdasarkan Katalog.
“Selama untuk kepentingan penanganan Covid-19, silahkan ambil kebijakan dengan penuh kehati-hatian. Kalau butuh pendampingan kami siap bantu,” ujarnya.
Rapat evaluasi tersebut sendiri menyimpulkan tujuh agenda sebagai rencana yang akan dilaksanakan sebagai langkah preventif penanganan covid-19, yaitu :
1. Segera melakukan identifikasi dan pemantauan jalur masuk ke Sulawesi Tenggara melalui Darat, Laut, dan Udara.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh Kab/Kota terkait Covid-19.
3. Menetapkan Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sultra sebagai Posko Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Covid-19.
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan BNPB RI terkait percepatan penanganan penyebaran virus Covid-19.
5. Penyebaran informasi tentang Covid-19 kepada lapisan masyarakat.
6. Meliburkan sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA sampai perguruan Tinggi.
7. Penyiapan personil Medis Khusus penanganan Covid-19, dan penyiapan logistik medis.
