KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah, Selasa, (19/8/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Kantor Kemendagri Jakarta Pusat, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia secara virtual.
Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan tersebut dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi.
Hadir di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Biro Perekonomian, perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bulog, Inspektorat, serta sejumlah OPD teknis terkait.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam laporannya menyampaikan perkembangan inflasi nasional.
Menurutnya, hingga minggu kedua Agustus 2025 terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 22 provinsi mengalami penurunan, termasuk Sulawesi Tenggara.
Penurunan inflasi di Sultra dinilai sebagai capaian positif yang harus terus dijaga melalui kerja sama lintas sektor.
“Komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga di sejumlah provinsi adalah cabai merah, bawang merah, dan beras. Karena itu, peran Bulog dan pemerintah daerah dalam menyalurkan beras SPHP sangat penting,” jelas Ateng.
Selain inflasi, rakor juga menyoroti evaluasi Program 3 Juta Rumah yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Di Sultra sendiri, beberapa kabupaten masih tercatat belum menerbitkan PBG khusus MBR, antara lain Buton, Bombana, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
“Kami berharap daerah-daerah ini segera merealisasikan penerbitan dokumen tersebut sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program nasional,” tegas Imran.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan kembali arahan Presiden RI agar pemerintah daerah menjadikan pengendalian inflasi dan penyediaan perumahan rakyat sebagai fokus kerja bersama.
“Jadikan arahan ini sebagai renungan dan pemicu semangat. Inflasi harus dikendalikan, harga harus terjaga, dan program perumahan bagi rakyat tidak boleh terhambat,” ujarnya menutup rakor.
