JAKARTA, MEDIAKENDARI.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 89,65 persen peserta aktif sepanjang tahun 2025.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, pada acara Deklarasi dan Pencanangan UHC serta Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/01/2026).
Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi terkait, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Capaian ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masyarakat Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” ujar Gubernur.
Berdasarkan data per 1 Desember 2025, cakupan UHC Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 89,65 persen atau sebanyak 2.553.935 peserta JKN aktif. Dari jumlah tersebut, 602.806 peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024, di mana cakupan UHC Sultra berada di angka 86,04 persen atau 2.430.237 peserta aktif, dengan jumlah PBI APBD sebanyak 559.993 peserta.
UHC Award sendiri merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada daerah yang mampu menjamin kepesertaan JKN di atas ambang batas nasional, sekaligus menjaga mutu layanan kesehatan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan komitmen Pemprov Sultra untuk terus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Ia menargetkan ke depan cakupan peserta aktif dapat mencapai 95 persen, sehingga Sulawesi Tenggara dapat naik ke kategori UHC Utama.
Untuk mendukung target tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra akan terus melakukan pembenahan dan pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan agar lebih akurat dan terintegrasi. Selain itu, Pemprov Sultra juga berkomitmen menjalankan Program JKN secara berkelanjutan melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan literasi kesehatan, kemudahan akses layanan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan sektor swasta.
Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kesadaran kolektif masyarakat, khususnya peserta mandiri, untuk membayar iuran secara tertib menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan manfaat perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
