KENDARI,MEDIAKENDARI.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) secara rutin mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah serentak tingkat nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) setiap minggunya via zoom yang dipimpin langsung Menteri Tito Karnavian di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin 19 Juni 2023.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya tetap memantau dan mengevaluasi perkembangan harga barang dan jasa inflasi yang menjadi tugas dari Presiden kepada pusat dan daerah. Saat ini pemerintah Indonesia telah mencapai angka yang cukup baik dan terkendali y-on-y diangka 4,00% dan inflasi bulan ke bulan dari mei 2023 terhadap April 2023 sudah turun ke angka 0,09%.
‘’Kami terus mewaspadai karna dinamika yang terjadi pada hari raya Idul Adha pada tanggal 28 atau 29 Juni pasti akan merubah pola permintaan sehingga dapat merubah keadaan harga barang dan jasa serta perlu mengantisipasi hari raya Idul Adha agar dapat stabil harga barang dan jasa,’’ kata Tito.
Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Putranto menyampaikan komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai minggu kedua Juni 2023 adalah daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit dan komoditas penyumbang utama penurunan IPH yakni bawang merah, beras, cabai rawit dan cabai merah.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyampaikan langka konkrit menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1444 H melalui gerakan pasar murah pada 26 juni 2023 ini. Ia berharap seluruh Pemprov hingga Kabupaten/Kota untuk menyiapkan pelaksanaan gerakan pangan murah yang anggaranya akan bersumber dari dana dekonsentrasi, walaupun sekarang hanya 34 Provinsi yang teralokasi anggaran pusat dan ditambah 256 Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Satgas Pangan Polri mengatakan pertama, mendekati HBKN Idul Adha terjadi peningkatan permintaan sapi,kambing dan domba sementara masih terjadi kasus penyakit ternak (PMK dan LSD) di 17 Provinsi sehingga perlu pengawasan lebih intens. Kedua, berdasarkan analisa data harga rata-rata nasional terdapat 5 Provinsi yang 85 persen harga komoditas bahan pokok diatas harga acuan Ketiga, secara umum distribusi bantuan pangan CPP berupa beras 10 kg/KPM, daging ayam 1 ekor dan telur ayam 10 butir telah dilaksanakan dan berjalan lancer serta berdampak positif bagi penerima bantuan pangan Keempat, kegiatan operasi pasar untuk memonitor ketersediaan stok dan kualitas mutu bahan poko pangan produk holtikultura di tingkat pedagang.
Dalam kesempatan itu, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov Sultra, Yuni Nurmalawati menambahkan hasil rakor menyebut kenaikan harga terjadi dibeberapa komoditi diantaranya beras,cabai rawit, telur ayam ras dan lain sebagainya.
“Di Sulawesi Tenggara inflasinya terjaga dengan aman dan tidak ada gejolak harga bahkan terjadi penurunan harga. Namun ini jangan membuat kita lengah sebagai TPID Provinsi tetap berkoordinasi dengan TPID Kabupaten/Kota untuk saling mendukung dan saling shering untuk tetap menjaga laju inflasi dalam keadaan terkendali,” ungkap Yuni. (Adm).
