Reporter : Hendrik
KENDARI – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan koordinasi untuk melakukan penanganan konflik tenurial (penguasaan lahan) di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Mongolo, Kabupaten Kolaka.
BKSDA Sultra berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Kehutanan Sultra, Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, Dinas Pekerjaan Umum Kolaka, BPBD Kolaka, PDAM Kolaka, Balitbang Kolaka, BPPD Kolaka, Pengadilan Kolaka, Kejari Kolaka.
Selain itu, juga dilakukan kepada BPKH Wilayah XXII Kendari, Universitas Sembilan Belas November, KPHL Unit Mekongga Utara, Seksi Konservasi Wilayah II Kolaka, Resort KSDA Kolaka I dan II, Pengendalian Ekosistem Hutan BKSDA Sultra, Polhut BKSDA Sultra, Penyuluhan Kehutanan BKSDA Sultra, dan Forkopimda.
Kepala BKSDA Sultra, Sakrianto Djawie mengatakan, koordinasi ini perlu dilakukan karena mengingat luas kawasan konservasi TWA Mongolo sudah mencapai 954,95 hektar hingga bulan Maret 2021 ini.
“Dikhawatirkan sumber air bersih di Mangolo akan terganggu apabila terus terjadi kerusakan di kawasan tersebut,” ungkap Sakrianto kepada MEDIAKENDARI.COM saat konfirmasi melalui WhatsApp pada Selasa, 13 April 2021.
Dikatakannya, kebanyakan masyarakat Kabupaten Kolaka mendapatkan sumber air bersih dari TWA Mangolo. Dengan begitu, kawasan tersebut perlu dijaga dan dilestarikan.
Sakrianto juga mengatakan, koordinasi tersebut mendapatkan respon baik dari Pemerintah Kabupaten Kolaka dan unsur Forkopimda Kolaka dalam penanganan konflik tenurial.
“Pemerintah bersedia membantu dan berperan aktif dalam penanganan konflik tenurial kawasan di TWA Mangolo,” ungkapnya.
Sakrianto menambahkan, pihak pemerintah menginstruksikan Lurah Ulunggolaka, Kolakaasi, dan Sakuli agar mendata masyarakat yang membuka lahan dan melakukan sosialisasi. (C)
