JAKARTA – Konflik di Semenanjung Korea harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Tidak sekadar sebagai ketegangan yang disebabkan oleh uji coba persenjataan Korea Utara atau dipicu oleh latihan militer bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Hal ini disampaikan Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea (PPIK) yang juga, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Teguh Santosa, menjadi salah seorang pembicara dalam salah satu sesi di Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2017, di Kota Jakarta, Sabtu (21/10). Teguh berbicara dalam sesi bertema “Asia’s Hot Spots: Rohingya, North Korea Marawi and ISIS” yang dipandu wartawati MetroTV Andini Effendi.
Pembicara lain dalam sesi itu adalah Direktur Kawasan dan Kerjasama Multilateral BNPT Andhika Chrisnayudhanto, Prof. Richard Heydarian dari De La Salle University, Penasihat Senior Human Rights Working Group Rafendi Djamin, peneliti dari Akademi Pembangunan Filipina Jamil Maidan Flores, dan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Semua pembicara ini fokus pada isu HAM di Marawi, Filipina dan Rakhine, Myanmar.
Dalam sesi tersebut Teguh mengatakan dirinya berkunjung berkali-kali ke Korea Utara dan Korea Selatan untuk mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai konflik yang berlangsung sejak akhir Perang Dunia Kedua dan sempat mengalami kulminasi berupa Perang Korea antara 1950-1953.
Jurnalisme, sebut Teguh mengharuskan wartawan untuk mengetahui fakta, dan itu yang mendorongnya ingin terus mengetahui konflik di Semenanjung Korea dari berbagai sumber pertama, termasuk dengan berkali-kali mengunjungi kedua negara.
“Ada hukum best: don’t tell me the words, just show me the numbers,” sebutnya.
Dia juga mengingatkan peserta yang sebagian besar mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada isu-isu global dan kebijakan luar negeri, bahwa menyandarkan diri hanya pada pemberitaan yang one side, apalagi blast message dari media sosial yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, bisa menggiring pada kesimpulan yang salah.
“Masih banyak yang percaya semua laki-laki di Korea Utara harus memiliki model rambut yang sama dengan Kim Jong Un,” kata dosen mata kuliah politik Asia Timur di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta ini, mencontohkan kekeliruan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai Korea Utara.
“Harus disadari bahwa kini dunia tengah memasuki ketegangan baru,”
Bila memiliki kemampuan meramu kreativitas dalam merancang kebijakan luar negeri, Indonesia dan ASEAN, sebutnya lebih lanjut, memiliki peluang tidak hanya menjadi middle power, tetapi juga menjadi leading power.
“Pada era Perang Dingin, konflik di Semenanjung Korea adalah ekspresi dari containment politics antara dua kubu yang sedang bertarung memperebutkan dan mempertahankan hegemoni, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet,” ujarnya menjawab pertanyaan sejumlah peserta usai sesi diskusi.
“Kini, konflik di kawasan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari konflik baru antara Amerika Serikat yang ingin mempertahankan hegemoni di kawasan dengan Republik Rakyat China yang dalam satu dekade belakangan ini berhasil mengukuhkan dirinya sebagai penantang baru,” ujar Teguh lagi.
Teguh menjelaskan, berbagai uji coba persenjataan yang dilakukan Korea Utara, termasuk uji coba bom hidrogen di awal September lalu, adalah upaya untuk menjaga balance of power. Bagaimanapun juga, Korea Utara merasa harus mengimbangi kekuatan yang menurut mereka selama ini mengancam.
“Latihan militer bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di perbatasan adalan ancaman yang nyata bagi Korea Utara. Tapi tak banyak pemberitaan yang melihat dari perspektif itu,” sambungnya lagi.
Kesimpulan lain yang dipetik Teguh dari interaksinya dengan Korea Utara sejauh ini adalah bahwa Korea Utara berusaha untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea berdasarkan pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan pemimpin kedua Korea di masa lalu.
Menurut Teguh, Korea Utara tidak tertutup sama sekali melainkan sedang menerapkan strategi “kelambu nyamuk”. Dengan kelambu ini Korea Utara bisa mengamati situasi di luar negara itu, dan di saat bersamaan memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk mengamati mereka, namun “nyamuk” tidak bisa masuk.
Sumber : PWI/SMSI (International)
