Dalam kesempatan itu, Andap mempresentasikan tujuh hal pengendalian inflasi di Bumi Anoa kepada Kemendagri.
Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir mengatakan pada Januari 2024, masih banyak daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional 2,57 persen. “Namun masih ada juga daerah yang di bawah angka rata-rata inflasi nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah yang bisa mempertahankan inflasinya sampai saat ini,” ungkapnya.
Ia berpesan kepada Kepala Daerah yang angka inflasi di daerahnya masih di atas rata-rata nasional agar mencari penyebab permasalahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah maksimal untuk mengatasinya. “Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Januari adalah bawang putih, bawang merah, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Februari ada minyak goreng, beras, dan cabai merah,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dalam paparannya, pada Januari 2024, ada pembaruan penghitungan inflasi Perjanuari 2024 yakni Pertama perubahan tahun dasar, Kedua cakupan wilayah, Ketiga komposisi nilai konsumsi dan Keempat cakupan paket komoditas.
‘’Perkembangan Inflasi perjanuari 2024 yakni inflasi bulan ke bulan diangkah 0,04 persen, inflasi tahun ke tahun sebesar 2,57 persen dan inflasi tahun Kalender 0,04 persen,’’ ujarnya.
Berdasarkan historis dalam 5 tahun terakhir, selalu terjadi inflasi di bulan januari, dimana inflasi januari 2024 relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan komoditas utama penyebab inflasi januari didominasi oleh beberapa komoditas pangan bergejolak.
‘’secara nasional, jumlah Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan M1 Februari naik dibandingkan pada minggu sebelumnya,’’ jelasnya.
Ia menyebut, komoditas yang mempengaruhi perubahan IPH yakni minyak goreng, beras, telur ayam ras, cabai merah dan gula pasir.
Sementara itu, Andap menjelaskan 7 hal dalam mengendalikan inflasi yakni pertama integrasikan data stok dan neraca pangan 17 Kabupaten/Kota untuk menyusun kebijakan pengendalian inflasi. Kedua, gerakan pangan murah serentak. Ketiga, gerakan satgas pangan SCR masif untuk operasi pasar. Keempat, pastikan distribusi bantuan pangan bagi KPM dan kerjasama dengan Bulog.
Kelima, lakukan penanaman bibit sayur mayor untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Keenam, salurkan bantuan sarana prasarana dan bang teknologi pertanian dan ketujuh kebijakan subsidi silang anggaran untuk komoditas angkutan udara.
Selain itu, empat hal penting dalam inflasi yakni Pertama keterjangkauan harga, Kedua ketersediaan pasokan, Ketiga kelancaran distribusi dan Keempat komunikasi efektif.
“Sultra sudah buat Perda perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta belum ada RAD PD. pembaharuan perhitungan inflasi Per Januari yakni inflasi Sultra berada diperingkat ke-28 dari 38 Provinsi yang ada, 0,11 Sultra dibawah inflasi nasional, saat ini dengan angkah 2,46 sedangkan inflasi nasional 2,57 dan 13 daerah di Sultra mengalami deflasi -0,03 dibawah nasional. Inklusif penyandang disabilitas daerah, berdasarkan Permenaker 3/2021 tentang pedoman pemberian penghargaan nasional kepada perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas,” jelasnya.
Ia juga menambahkan aksi dan bijak dari badan pangan nasional, percepat proses verifikasi dan validasi data yang masih belum valid dan Bulog segera lakukan data yang sudah clear dan targetnya diawal februari sudah selesai penyaluran alokasi bulan januari. Identifikasi tingkat risiko gangguan tanam dan panen yakni intens memonitor prediksi cuaca BMKG dan siapkan langkah-langkah untuk mitigasi risiko dan gangguan panen risiko menengah periode Januari s/d Februari 2024;
“Upaya stabilisasi harga bahan pangan perum Bulog yakni lakukan penjualan beras komersial dan pangan lain dengan tetap menjaga HET. Upaya stabilisasi harga bahan pangan Perum Bulog serta kondisi produksi beras dan jagung (Kontributor infasi) dan prediksi cuaca,” katanya.
