oleh

Pj Sekda Sultra : Kita Memang Selalu Diperiksa dan Wajib Mempertanggung Jawabkan Pengelolaan Keuangan Daerah

-NEWS-57 dibaca

KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio mengungkapkan, apresiasinya terhadap sejumlah mahasiswa asal Sultra, yang menggelar aksi di depan Gedung KPK Jakarta, belum lama ini.

Aksi tersebut baik berkenaan dengan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, termasuk hingga menyentuh Orang Nomor Satu di Bumi Anoa ini.

Menurut lulusan S3 The Australian National University Canberra ini, apa yang dilakukan kaum muda tersebut, tidak lain sebagai bentuk aktualisasi diri dalam menjalankan salah satu fungsi mahasiswa yakni agent of control terhadap fenomena sosial, yang terjadi di masyarakat akibat suatu kebijakan. Termasuk memberikan masukan positif bersifat konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tanpa adanya tendensi dari pihak manapun.

“Hanya saja, apa yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa tersebut, jangan sampai memberikan image atau pelabelan buruk, melampaui kewenangan dari para lembaga pemeriksa keuangan daerah atau negara, terlebih dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun keuangan di daerah termasuk di Sultra, tetap melalui tahapan ataupun prosedur dengan melibatkan berbagai pihak terkait,” ungkap Asrun dalam keterangan tertulisnya.

Ketua IKA Unhas Koordinator Wilayah Sultra ini menuturkan, Gubernur Sultra, Ali Mazi bersama Wakilnya, Lukman Abunawas, dalam menjalankan roda pemerintahan pada periode kedua ini, tetap mengharapkan doa dan dukungan dari semua komponen dan lapisan masyarakat, tanpa terkecuali dari kalangan kaum muda. Agar pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, bisa diwujudkan bersama.

“Bapak Gubernur Sultra, H Ali Mazi melalui kesempatan kedua memimpin Sultra dengan kurun waktu lima tahun, benar-benar digunakannya untuk menunjukan karya-karya nyata, yang orientasinya lebih kepada kepentingan daerah dan masyarakat Sultra secara luas, baik itu pada wilayah daratan maupun kepulauan melalui akselerasi pembangunan wilayah daratan dan lautan atau dikenal dengan sebutan Garbarata,” jelas Pembina Kerukunan Keluarga Baubau Buton (KKBB) Provinsi Sultra.

“Saat ini merupakan kesempatan terbaik bagi Bapak Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH untuk memberikan penampilan terbaik bagi daerah ini, melalui mimpi-mimpi besar yang secara bertahap telah dibuktikan beliau. Ke depan, tentu akan ada pengganti, yang tidak lain dari para generasi muda kita sebagai generasi pelanjut untuk menunjukan karyanya juga,” Sambung Asrun.

Berkaitan sejumlah hal yang ditudingkan oleh perwakilan mahasiswa asal Sultra di depan Gedung KPK Jakarta, menurut Asrun Lio, jangankan pembangunan RS Jantung, pembangunan Jalan Kendari-Toronipa, rehab Rujab Gubernur, hingga masalah penanganan Covid-19 kemarin, semua kegiatan maupun program yang berkenaan dengan penggunaan keuangan daerah atau negara, tetap wajib dipertanggungjawabkan dan mendapatkan pemeriksaan secara berlapis dari lembaga-lembaga pengawasan terkait.

“Jadi kalau meminta agar kami diperiksa, memang kami selalu diperiksa, selalu diawasi, dan selalu dievaluasi. Lembaga pemeriksanya banyak. Perlu diketahui, menjadi seorang pemimpin dengan mimpi besar membangun daerah ditengah keterbatasan anggaran, wajib menanggung risiko,” jelasnya.

“Namun Bapak Gubernur, H Ali Mazi SH berharap, agar masyarakat Sultra dan semua lembaga terkait tetap memberikan doa dan dukungan terbaik, demi Sultra tercinta ini. Mungkin saat ini belum terlihat dampaknya, karena pembangunan itu membutuhkan proses. Namun kalau tidak dimulai dari sekarang maka mustahil bisa memetik hasil dikemudian hari,” sambungannya.

Kata dia, terkait masalah korupsi, Pemprov Sultra dibawah kepemimpinan Gubernur Sultra, H Ali Mazi bersama Dr H Lukman Abunawas, sejak awal telah berkomitmen memberantas praktik korupsi, selain dengan adanya sejumlah lembaga audit keuangan, Pemprov Sultra juga melakukan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan.

“Masalah pencegahan korupsi ini juga telah menjadi salah satu cita-cita kita, diantaranya dengan meningkatkan kerja sama antara Inspektorat Provinsi Sultra dengan aparat penegak hukum lainnya. Seperti kejaksaan tinggi hingga kepolisian, agar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah tetap berjalan sesuai koridornya, sehingga program-program strategis kabupaten, kota, maupun provinsi tetap berjalan dengan baik,” papar mantan Kepala Sekretariat Rektor UHO ini.

Dia melanjutkan, berkaitan dengan komitmen tersebut, Pemprov Sultra juga terus melakukan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal, dilingkungan pemerintahan, yang dilakukan secara masif dan berkesinambungan.

“Kita juga memiliki nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra dengan pemprov pada tanggal 2 Desember 2020 lalu. Beberapa poin yang menjadi fokus, diantaranya meliputi pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah, dan pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah,” paparnya.

Menurutnya, sebagai wujud pelaksanaan komitmen tersebut, Pemprov Sultra menghadirkan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari dan Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi Penindakan dan Pencegahan Wilayah IV KPK Niken Ariati, sebagai upaya penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan.

“Sebagai salah upaya nyata dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Sultra, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang beberapa tahun terakhir ini dilakukan oleh KPK. Meskipun pengawasan, evaluasi, dan pengawasan terus dilakukan oleh para lembaga-lembaga terkait dan berkompeten, Pemprov Sultra dibawah kepemimpinan Gubernur Sultra, H Ali Mazi bersama Wakilnya, Dr H Lukman Abunawas terus mengharapkan doa dan dukungan dari semua pihak, untuk tercapainya pembangunan yang dicita-citakan, yang saat ini terus dipacu oleh pemerintah,” pungkasnya.

Reporter : Rahmat R.