Redaksi
KENDARI – Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Konawe menyoroti belum dibayarkannya biaya penarikan logistik dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.
PGK mencatat setidaknya PPS di sepuluh kelurahan di Kecamatan Unaaha, belum mendapatkan haknya. Wilayah tersebut seperti, Kelurahan Tuoy, Asinua, Asambu, Tobeu, Tumpas, Asambu, Wawonggole, Unaaha, Inolobunggadue, dan Ambekairi.
Ketua PGK Konawe, Sigit Tosepu menjelaskan, PPS telah bekerja keras untuk mensukseskan Pemilu 2019, hingga nyaris mengorbankan kemampuan fisiknya. Untuk itu, seharusnya hal-hal kecil terkait hak PPS, lebih diperhatikan.
“Kami sangat menyayangkan tidak dibayarkannya biaya penarikan logistik dari TPS ke PPS, padahal PPS sudah bekerja keras untuk mensukseskan Pemilu,” tegasnya.
Ia juga menyebut, masalah ini merupakan hal yang kurang beradab yang dilakukan PPK maupun KPU Konawe. Seharusnya, hal-hal sederhana tersebut lebih diperhatikan, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas kinerja PPS.
“Karena kita semua tau bahwa betapa lelahnya anggota PPS yang sudah kerja keras dalam menyukseskan proses Pemilu, sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja apa yang menjadi haknya,” tegasnya.
Baca Juga :
- Prestasi Pj Bupati Konawe Diakui Presiden Jokowi dan Mendagri, Kamis 25 April 2024, Harmin Ramba Terima Piagam Penghargaan di Balai Kota Surabaya
- Resmi Daftar di Tiga Partai, Kini Bachrun Labuta Bidik PKS
- Nuryadin Tombili Ajak Kader PAN Konawe Bersatu Menangkan Ardin Sebagai Bupati
- KPU Muna Buka Perekrutan PPK PIlkada 2024, Ini Jadwalnya
- Kantor Pertanahan Konut Turut Serta dalam Peluncuran GSRA, Siap Wujudkan Cita-cita Reformasi Agraria
- Sekda Sultra Terima Kunjungan Rombongan PKDN SESPIMTI Polri Dikreg ke-33
Ia juga menyebut, bagi sebagian anggota PPS yang ditemuinya mengaku bahwa haknya sebagai PPS yang biaya penarikan logistik tidaklah besar, tetapi akan bermanfaat bila diberikan dan tidak ditunda.
“Saya juga melihat dan mengkritik kinerja KPU dan PPK bukan karena melihat jumlahnya, tetapi penghargaan untuk PPS yang sepertinya tidak diterima sesuai apa yang diharapkan,” ujarnya.
Untuk itu, Ia meminta KPU lebih cermat dalam menjalankan tugas khususnya menyangkut kinerja penyelenggara Pemilu dibawahnya. Pasalnya, berdasarkan dokumen yang diterima PGK, biaya penarikan logistik telah diterima PPK, namun hingga kini belum diterima PPS.
“Saya mendesak Komisioner KPU Kabupaten Konawe mundur saja dari jabatannya, jika lalai untuk memperhatikan hal seperti ini,” pungkasnya.