KONAWE, Mediakendari.com – Program prioritas nasional Makanan Bergizi Gratis MBG menghadapi ujian publik. Sebuah video viral yang pertama kali diungkap DelikAntara.com memperlihatkan seorang ibu di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menemukan batu di dalam nasi dan sayur kangkung MBG yang diperuntukkan bagi anak TK.
Kejadian Senin 3 Agustus 2026 pukul 12.32 WITA ini bukan sekadar kelalaian teknis dapur. Ini adalah cermin rapuhnya sistem pengawasan program senilai ratusan triliun yang menyentuh 82,9 juta anak Indonesia.
Berdasarkan video yang diterima redaksi dari DelikAntara.com, ibu tersebut memperlihatkan langsung batu yang bercampur dengan nasi dan sayur.
“Bagi anak TK, ada batunya. Masih ada batunya, yang baginya ini anak TK, kangkung. Kangkung, hanuman baginya anak TK, sayurnya kangkung. Baru ada batunya, borasnya. Ada batunya, nasinya. Ini ada batunya.”
Ia juga mengaku nyaris celaka.
“Habis dapat, hampir patah gigi gue. Habis dapat, di nasinya. Nasinya, anak TK.”
Keputusan akhir: anaknya tidak jadi makan.
“Saya makan, tidak mau makan anakku. Karena kangkung. Sayurnya kangkung, tapi malas makan. Tapi batunya, ada batu di nasinya. Ini batunya. Batu di nasinya. Astaga.”
MBG bukan program bantuan biasa. Ini adalah program negara, di bawah komando langsung Badan Gizi Nasional BGN dan menjadi janji politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Logikanya sederhana:
Jika 1 dapur di Konawe bisa meloloskan batu, maka ada potensi 4.999 dapur lain juga lalai.
Jika 1 anak hampir patah gigi, maka ada potensi ribuan anak lain berisiko keracunan, diare, atau infeksi.
Ini bukan soal “nasi kotor”. Ini soal tata kelola, anggaran, dan akuntabilitas negara.
Mediakendari mendesak langkah hukum dan administratif segera:
1. Badan Gizi Nasional: Buka audit forensik ke seluruh SPPG. Publikasikan hasilnya. Pecat SPPG yang lalai.
2. Presiden Prabowo Subianto: Bentuk Tim Evaluasi Independen MBG. Libatkan KPK, BPOM, dan Ombudsman.
3. Kementerian Kesehatan: Tarik sementara SPPG yang tidak lolos standar higienitas.
4. KPK: Audit aliran dana MBG. Pastikan tidak ada markup dan korupsi di rantai pasok.
Redaksi telah melayangkan permintaan klarifikasi kepada:
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
3. Pelaksana Program MBG Konawe
4. Pemerintah Kelurahan Asinua dan Kecamatan Unaaha
5. DPRD Kabupaten Konawe
6. Kantor Badan Gizi Nasional RI
Pemberitaan ini berpijak pada:
1. UUD 1945 Pasal 28H ayat 1: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 22: Negara berkewajiban menjamin anak mendapatkan makanan bergizi.
3. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 69: Setiap orang dilarang memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak aman.
4. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
5. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 6: Pers menjalankan fungsi kontrol sosial.
6. Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN: BGN bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan MBG.
Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang menimbulkan bahaya bagi publik.
Program MBG adalah investasi bangsa. Tapi investasi akan sia-sia jika fondasinya rapuh.
Jangan sampai slogan “Anak Sehat, Indonesia Kuat” berubah menjadi “Anak Sakit, Negara Rugi”.
Kepada BGN: Jangan berlindung di balik angka besar. Turun ke dapur.
Kepada Presiden: Ini program Anda. Sejarah akan mencatat siapa yang menjaganya.
Kepada orang tua: Awasi. Rekam. Laporkan. Jangan diam.
Karena satu batu bisa mematahkan gigi.
Dan satu kelalaian bisa mematahkan masa depan satu generasi.
Laporan: Redaksi
Sumber Awal: DelikAntara.com
