Reporter : Asman
Editor: Sardin.D
BUTON UTARA – Profesional Jaringan Mitra Negara (Projamin) siap mengawal program pemerintah pemberdayaan masyarakat.
Projamin merupakan lembaga sosial kemasyarakatan (Projamin) telah di daftarkan di Kesbangpol Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat permohonan terdaftar nomor. 001/PROJAMIN/VIII/2021.
Sekretaris Projamin Buton Utara, Balaba, menyampaikan gambaran hirarki struktur kepengurusan dan wilayah kerja Lembaga Projamin.
Menurutnya, Projamin yang baru setahun terbentuk, bahwa lembaga di mulai dari kepengurusan Pusat DPP, kepengurusan Provinsi DPW dan Daerah DPC.Yang di dalamnya, kata dia, terdapat presiden, gubernur, bupati sebagai Ketua Dewan Penasehat.
“Dalam setiap tingkatan kepengurusan, bupati sebagai Ketua Dewan Penasehat”, ucap Balaba, Sabtu 14 Agustus 2021.
Lanjut Balaba, bahwa Projamin sedang bekerja sama dengan Pemerintah pusat ke-Daerah secara umum atau beberapa Kementrian secara khusus.
“Dalam hal program pembangunan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dari pusat ke daerah atau sebaliknya dari daerah sampai pusat”, katanya.
Disamping itu, Projamin telah melaksanakan Memorandum Off Understending (MOU) bersama 3 lembaga KPK, POLRI dan KEJAGUNG untuk hal monitoring dan mengawal anggaran Negara.Pada seluruh wilayah Daerah di Indonesia yang bersumber dari APBN.
Mantan kepala Desa Ngapaea itu menambahkan Lembaga Projamin telah tersebar diberbagai berbagai wilayah dan daerah di seluruh Indonesia termasuk di Butur.
“Alhamdulilah Projamin telah resmi dinyatakan memenuhi syarat administrasi susunan kepenggurus DPC Buton Utara oleh kesatuan bangsa dan politik Buton Utara, setelah kami lampir dengan SK kepengurusan kolektif oleh DPP Projamin secara kelembagaan untuk kami daftarkan pada kantor kesatuan bangsa dan politik Buton Utara, berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Agustus 2021 pada hari Jumat lalu”, ungkapnya.
Dirinya berharap nantinya sinergitas kerja sama antara pemerintah dan lembaga Projamin Buton Utara dalam rangka percepatan pembagunan Daerah yang bersumber dari APBN dapat berjalan dengan baik.
