Reporter: Arto Rasyid
Editor: Sardin.D
MUNA – Aksi demonstrasi Forum Masyarakat (Frasa) nyaris berujung anarkis. Pasalnya, mobil dinas sanderaan milik Pemkab Buteng hampir dibuat terbalik oleh warga untuk dijadikan monumen perjuangan dilokasi blokade jalan provinsi yang berada di Desa Wakumoro Kecamatan Parigi.
Namun niatan itu urung dilakukan lantaran alat berat grader yang juga sanderaan warga langsung bekerja meratakan (mengeruk) jalan. Senin 30 Agustus 2021.
Kordinator Lapangan (Korlap) Frasa Desa Wakumoro, Muhamad Pasitoka mengatakan, disela aksi demo berlangsung tiba-tiba datang operator alat berat yang mengaku telah diperintahkan untuk meratakan jalan sepanjang 4 kilo meter dimulai dari Desa Wakumoro sampai Desa Laiba.
Baca Juga: Bupati Konawe Imbau Masyarakat dan Jajaran Pemerintah Agar Vaksin
Tak hanya itu, operator yang tidak diketahui namanya itu turut mengatakan jika material juga akan didatangkan besok harinya (Selasa 31 Agustus 2021).
“Jadi tadi itu aksi massa sempat tidak terkendali tapi saat melihat alat berat sudah bekerja perlahan meredam, tapi aksi blokade jalan masih lanjut sampai tuntutan kami masyarakat diamini pemprov,” kata Pasitoka saat dihubungi mediakendari.com melalui sambungan telepon genggamnya.
Lanjut Pasitoka, kondisi mobil dinas Pemkab Buteng saat ini sudah kembali seperti keadaan semula saat disandera, meski sebelumnya sempat juga dibuat miring kemudian diganjal menggunakan kayu dan susunan ban bekas.
Baca Juga: Sepuluh Anggota Resnarkoba Polres Kolut Diganjar Penghargaan
Aksi itu terpicu karena masyarakat merasa geram atas pernyataan Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sultra, jika tahun 2021 pengaspalan jalan di Desa Laiba dan Desa Wakumoro tidak bakal terealisasi, terlebih menyebutkan kata “mudah-mudahan tahun 2022 bisa diaspal”.
“Jawaban ketidak pastian itu yang membuat masyarakat marah dan menuntut janji politik gubernur sultra saat kampanye yang menyatakan dalam setahun pemerintahannya akan mengaspal jalan di desa wakumoro,” tukasnya.
Olehnya itu, Frasa mengancam aksi blokade provinsi di Desa Laiba dan Desa Wakumoro akan terus berlanjut sampai adanya komitmen dari Pemrov Sultra untuk menurunkan kebijakan deskresi Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Baca Juga: Setelah Seorang Istri di Kolut Meninggal Dalam Kamarnya, Suami Korban Ditetapkan Sebagai Tersangka
Dengan menggunakan UU Penanggulangan Bencana, karena kondisi jalan rusak berat di Desa Laiba-Desa Wakumoro yang sudah terjadi puluhan tahun masuk kategori bencana sosial (force mejure).
“Kalau sudah masuk ranah bencana sosial solusinya harus eksekusi tidak perlu menunggu kalender politik anggaran kalau tidak dikerja tahun ini maka blokade jalan lanjut sampai tahun 2022,” pungkasnya.
