NEWS

Rapat Paripurna HUT ke-63, Ketua DPRD Paparkan Sejarah Kabupaten Konawe

540
×

Rapat Paripurna HUT ke-63, Ketua DPRD Paparkan Sejarah Kabupaten Konawe

Sebarkan artikel ini

KONAWE, MEDIAKENDARI.COM – DPRD Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) Konwe Ke-63.

Rapat dilaksanakan di Gedung H. Abdul Samad – Ruang Sidang Utama DPRD Konawe dipimpin Langsung Ketua DPRD Konawe DR. H. Ardin, S.Sos, M.Si dan dihadiri seluruh Anggota DPRD Konawe.

Selain itu, turut hadir juga Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa jajaran Forkopimda Konawe, Puluhan kepala OPD dan ratusan tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si dalam sambutannya meminta agar momentum dirgahayu HUT Konawe ke 63 ini bisa menjadi spirit.

“Untuk menyatukan tekad, saling gandeng dengan optimis menjalankan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis,” kata Ardin.

Politisi senior PAN Konawe ini juga meminta, agar peringatan hari jadi Kabupaten Konawe ini menjadi pengingat setiap capaian pembangunan.

“Tugas kita melanjutkan sebagai wujud syukur dan terima kasih dengan tetap bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerah kita tercinta,” kata Ardin.

Ia juga menjelaskan, Kabupaten Konawe yang awal terbentuknya bernama Kabupaten Kendari ini memiliki sejarah peradaban yang panjang.

Pemerintah Kabupaten Konawe sekarang merupakan kontinuitas dari masa lalu yang wilayahnya meliputi bekas Kerajaan Konawe dimasa lampau.

“Masyarakat di wilayah ini telah menghuni daratan jazirah Sulawesi bagian Tenggara,” ungkapnya.

 

Dirinya juga menyebut, terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional di wilayah ini diawali dari penggabungan beberapa kerajaan kecil.

Kerajaan tersebut yaitu Padangguni, Besulutu, Wawolesea Watumendonga dan Tambosupa, yang bergabung dalam Kerajaan Konawe dibawah pemimpin ‘Mokole More Wekoila’ pada 1105 Masehi.

Selanjutnya, Mokole More Wekoila kemudian membentuk jabatan Owati dan pemerintahan Toonomotuo ini dibantu dua orang Pohumba’no yaitu Pohumba dan Tamalaki.

Pohumba’no yaitu Pohumba dalam bahasa Indonesia dapat diartikan Wakil Pimpinan sedangkan, Tamalaki dalam arti bahasa Indonesia bermakna Panglima Perang.

Pemerintah Konawe selanjutnya dilaksanakan raja-raja berikutnya yang terkenal seperti Oheo dan Onggabo dan memiliki sistem pemerintahan sendiri.

“Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole La Rebi dengan gelar Sangia Inato yakni pada 1602-1668,” papar Ardin.

Dimasa kepemimpinannya, Mokole La Rebi menerapkan sistem pemerintahan Barata atau empat sayap yaitu “Siwole Mbatohuno Konawe” dan “Opitu dula batuno Konawe” yaitu tujuh anggota dewan kerajaan Konawe.

Pada zaman Pemerintahan Jepang, lanjut Ardin, pemerintahan di Konawe atau Kendari hampir tidak ada perubahan, kecuali pergantian istilah kekuasaan dan jabatan jabatan dalam Bahasa Jepang.

Pada zaman ini, sekitar tahun 1942-1945 bentuk pemerintahan tetap digunakan, hanya sebutannya yang berubah. Afdeeling Buton dan Laiwoi menjadi Ken.

“Terjadi juga dalam penyebutan istilah kepala pemerintahan sebelumnya disebut Asisten Residen menjadi Ken Kanrikkan,” kata Ardin.

Selanjutnya, pada zaman pasca Kemerdekaan yakni di tahun 1945-1959, di Daerah Kendari (atau Konawe di masa kini) terdapat beberapa perlawanan dan perjuangan.

Perjuangan tersebut diantaranya dikomandoi AIB Supu Yusuf, A. Madjid. H. Djufri membentuk Sinar Pemuda Konawe dipimpin oleh Jamil Muksin, Kapita Konggoasa.

“Terlibat juga, keluarga Silondae Muh. Ali Silondae, Aburaera Silondae, Jacob Silondae, dan masih banyak lagi pejuang yang mempetahankan kemerdekaan Daerah Kendari,” ujarnya.

Ardin juga menjelaskan perjalanan 63 tahun Kabupaten Konawe adalah perjalanan yang cukup panjang bagi sejarah pembangunan setiap daerah.

“Dalam perjalanan ini, pemerintah, pemangku amanah beserta segenap masyarakat merasakan dan mengalami pahit getir dan manisnya perjuangan membangun negeri ini,” pungkasnya.

You cannot copy content of this page