KENDARIMETRO KOTAPEMPROV

Road to HAKORDIA 2025, Wagub Hugua Tegaskan Komitmen Sultra Berantas Korupsi Tanpa Kompromi

259
Ketgam: Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., menghadiri kegiatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 Tingkat Kota Kendari yang mengusung tema nasional Satukan Aksi, Basmi Korupsi, bertempat di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis, 4 Desember 2025.

KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal ini ditegaskan melalui kehadiran Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., pada kegiatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 Tingkat Kota Kendari yang berlangsung di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis, 4 Desember 2025.

Wagub hadir mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang menitipkan pesan tegas bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama tanpa toleransi dan tanpa kompromi.

Kegiatan bertema nasional “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” ini turut dihadiri Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, Direktur Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Kendari, hingga akademisi dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., menegaskan bahwa peringatan HAKORDIA bukan sekadar mengikuti agenda nasional, tetapi momentum penting untuk meneguhkan kembali budaya anti korupsi di lingkungan Pemkot Kendari.

“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi kejahatan yang merampas hak rakyat dan merusak kepercayaan publik. Integritas harus menjadi jati diri ASN, bukan sekadar slogan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Kota Kendari berkomitmen menjadi daerah yang memelihara nilai kejujuran, disiplin, dan transparansi sebagai fondasi pembangunan.

Plt. Deputi Kordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, menyoroti masih tingginya angka korupsi meskipun edukasi, sosialisasi, dan kampanye telah masif dilakukan.

“Semua orang sudah tahu apa itu korupsi. Yang kami butuhkan bukan lagi slogan, tapi implementasi nyata,” ujarnya tegas.

KPK menekankan pentingnya penguatan integritas serta perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya pada delapan area rawan korupsi seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, hingga pengelolaan PAD dan aset daerah.

Agung Yudha juga mengungkap bahwa banyak kasus korupsi justru lahir dari proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sehat. Karena itu, menurutnya, inspektorat harus bekerja lebih progresif dalam mendeteksi indikasi korupsi sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sultra Ir. Hugua menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pendampingan, pengawasan, dan upayanya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih di daerah.

Membacakan pesan Gubernur, Wagub menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman serius pembangunan yang merugikan masyarakat luas serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kita tidak boleh memaklumi korupsi. Ini bukan sekadar tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Komitmen anti korupsi harus menjadi gerakan bersama,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan empat fokus utama yang harus terus diperkuat mulai dari Refleksi komitmen kejujuran dan transparansi dalam kebijakan serta layanan publik. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Implementasi pendidikan anti korupsi yang berkelanjutan, serta dorongan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pencegahan korupsi harus menjadi prioritas, bukan hanya wacana. Sulawesi Tenggara berkomitmen penuh menciptakan pemerintahan yang bersih, bermartabat, dan bebas dari praktik koruptif,” tegas Wagub Hugua.

Kegiatan Road to HAKORDIA 2025 di Kota Kendari menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun budaya anti korupsi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui semangat “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan tekadnya untuk memperkokoh integritas, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

Acara ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkot Kendari dan Aparat Penegak Hukum terkait penanganan laporan pengaduan, peluncuran aplikasi Pengadaan Lapor APIP, serta pertunjukan teatrikal anti korupsi dan pengumuman pemenang lomba poster digital.

Laporan: Yoni

You cannot copy content of this page

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version