Reporter : Mumun
JAKARTA – Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin meminta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk turun langsung ke Bumi Oheo melakukan kajian terkait bencana banjir yang melanda daerah itu.
Permintaan itu dilontarkan orang nomor satu di Konawe Utara, saat dirinya menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar oleh KLHK RI di gedung Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Kata Ruksamin usai acara tersebut, Pemerintah Daerah Konawe Utara berdasarkan perundang-undangan yang ada, memiliki kewenangan yang sangat terbatas.
BACA JUGA :
- LHP BPK RI Temukan Anggaran Makan Minum Rp 9,2 Miliar di Zaman Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Dikejar APH
- PN Unaaha Mulai Periksa Kasus Gugatan WALHI Sultra atas Dugaan Pelanggaran Lingkungan Hidup terhadap PLTU PT OSS dan PT VDNI di Morosi
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hadiri Panen Perdana Budidaya Ikan Sistem Bioflok di BTN Griya Baruga Indah
- Biro Logistik Polda Sultra Raih Penghargaan Satker Pengelolaan BMN Terbaik Tahun 2024
- Polda Sultra Gelar Doa dan Dzikir Bersama Sambut HUT Bhayangkara ke-79
- Angkat Tema “Polisi Untuk Masyarakat” Polda Sultra Gelar kejuaraan Liga Mini Soccer
“Pemda yang kewenangan terbatas, misalnya pengelolaan lingkungan. Kan di sini ada Bappenas, KLHK kami minta turun ke Konut baru kita bicara sama,” kata Ruksamin.
Mantan Ketua DPRD Konut ini menganggap, jika persoalan banjir yang menimpa Bumi Oheo beberapa waktu yang lalu harus ditelusuri akar permasalahannya dari hulu dan yang dapat melakukan itu adalah pemerintah pusat.
“Kalau Konawe Utara yang bicara tidak akan cukup, nah sementara penanganan di hulu itu kan kewenangan pusat. Karena di hulu sungai itu melibatkan lintas kabupaten dan bahkan lintas Provinsi. Makanya tadi saya minta ke Kementerian LHK untuk turun langsung ke Konut supaya ada penanganan bersama,” ujarnya. (A)
