Reporter : Mumun
JAKARTA – Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin meminta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk turun langsung ke Bumi Oheo melakukan kajian terkait bencana banjir yang melanda daerah itu.
Permintaan itu dilontarkan orang nomor satu di Konawe Utara, saat dirinya menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar oleh KLHK RI di gedung Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Kata Ruksamin usai acara tersebut, Pemerintah Daerah Konawe Utara berdasarkan perundang-undangan yang ada, memiliki kewenangan yang sangat terbatas.
BACA JUGA :
- Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII 2024 di Surabaya, Pj Bupati Konawe: Mari Bersatu Bangkitkan Spirit Pembangunan Daerah
- PT GKP Hadir Dalam Pekan Produk Unggulan Sultra, Pajang Produk UMKM Binaannya
- Pj Gubernur Sultra Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2024, Ini Arahan yang Disampaikan Wapres Ma’ruf Amin
- Petugas PPK dan KPPS yang Sakit Saat Pemilu Peroleh Santunan dari KPU baubau
- Masyarakat Pulau Cempedak Minta Solusi Terkait Dampak Ombak Selat Akibat Dilintasi Kapal Cepat
- Dukungan Masyarakat untuk Pj Bupati Harmin Ramba agar Maju Calon Bupati Terus Menggema di Keluaga Barata Ihana
“Pemda yang kewenangan terbatas, misalnya pengelolaan lingkungan. Kan di sini ada Bappenas, KLHK kami minta turun ke Konut baru kita bicara sama,” kata Ruksamin.
Mantan Ketua DPRD Konut ini menganggap, jika persoalan banjir yang menimpa Bumi Oheo beberapa waktu yang lalu harus ditelusuri akar permasalahannya dari hulu dan yang dapat melakukan itu adalah pemerintah pusat.
“Kalau Konawe Utara yang bicara tidak akan cukup, nah sementara penanganan di hulu itu kan kewenangan pusat. Karena di hulu sungai itu melibatkan lintas kabupaten dan bahkan lintas Provinsi. Makanya tadi saya minta ke Kementerian LHK untuk turun langsung ke Konut supaya ada penanganan bersama,” ujarnya. (A)