MUNA BARATNEWS

Satu Pleton Pol PP Dikerahkan Kawal Demonstrasi Sengketa Pilkades di Mubar

268
×

Satu Pleton Pol PP Dikerahkan Kawal Demonstrasi Sengketa Pilkades di Mubar

Sebarkan artikel ini
Kepala Badan Satpol PP Mubar, Laode Sagala, S. Pd, M. Si usai wawancara di kantornya hari ini, Kamis 30 Januari 2020. Foto: MEDIAKENDARI.COM/Jul Awal

Reporter : Jul Awal

Editor: Kang Upi

LAWORO – Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Muna Barat (Mubar) mengerahkan satu pleton atau 60 personil untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Desa Lakawoghe.

Demonstrasi yang digelar warga Desa Lakawoghe, Kecamatan Kusambi ini digelar untuk menuntut Pemerintah Kabupaten Mubar segera menuntaskan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di desa tersebut.

Anggota Pol PP sendiri telah bersiaga di Kantor Badan Pemerintahan dan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mubar sejak pukul 09.00 WITA, dimana masa aksi rencananya menyampaikan tuntutannya di instansi tersebut.

Kepala Badan Satpol PP Mubar Laode Sagala mengatakan, pihaknya menurunkan satu peleton untuk mengamankan dan mengawal pendemo agar tidak terjadi hal-hal diluar dugaan.

“Ya kami menurunkan satu peleton untuk turun di lapangan terkait demo hari ini, jangan sampai mereka (pendemo) ada gerakan tambahan,” kata Laode Sagala di Kantor Satpol PP, Kamis, 30 Januari 2020.

Ia juga memastikan anggota Satpol PP yang diturunkan untuk menjalankan tugas pengamanan selalu dibekali surat perintah tugas (SPT) dan dijamin bisa bekerja sesuai prosedur.

Hal itu juga dibenarkan salah seorang anggota Satpol PP Mubar Laode Taufik, bahwa perintah dilaksanakan berdasarkan tugas, khususnya berkaitan dengan situasi Kamtibmas.

“Kami selalu siap apalagi terkait tugas kantor. Hari ini kan ada demo, kita itu turun sekitar 60 orang,ya satu peleton” kata Taufik saat melakukan penjagaan di Kantor BPMD.

Sementara itu, berdasarkan rilis yang diterima MEDIAKENDARI.com dari Aliansi Masyarakat Desa Lakawoghe, aksi yang digelar ini akan menyampaikan tuntutan untuk mendesak pantia Pilkades tingkat kabupaten agar segera menyelesaikan sengketa Pilkades.

Selain itu, masa juga menuntut panitia Pilkades segera mempertemukan pihak penggugat dan tergugat. Tuntutan lainnya, yakni penuntasan laporan warga ke Polres Muna atas dugaan penghapusan DPT dan penghilangan hak pilih.

You cannot copy content of this page