JAKARTA, Mediakendari.com – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio menindaklanjuti instruksi Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto agar sistem pelayanan berbasis elektronik dapat diterapkan di Pemprov Sultra.
Untuk mewujudkan hal itu, Asrun Lio fokus menuntaskan Rancangan Proyek Perubahan (RPP) melalui uji seminar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LVIII, Rabu 20 September 2023.
Ia menjelaskan dalam penyusunan RPP tersebut tidak terdapat kendala yang berarti karena telah memiliki payung hukum berupa UU serta rujukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (SISUMAKER) yang suskses dilaksanakan oleh Andap Budhi Revianto yang juga Sekjen Kemenkumham RI.
Menurutnya, dalam era modern, tuntutan perkembangan teknologi informasi untuk memodernisasi administrasi pemerintahan semakin mendesak. Sejalan dengan perkembangan ini, pihaknya merujuk pada sejumlah peraturan yang relevan misalnya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain itu, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk penggunaan teknologi informasi, termasuk tanda tangan elektronik.
“Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengembangkan sistem administrasi yang modern dan terintegrasi sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” katanya.
Ia menambahkan pihaknya berencana mengadopsi SISUMAKER sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi serta manajemen surat-menyurat di tingkat daerah.
“Pengembangan sistem administrasi melalui tanda tangan elektronik terintegrasi bisa menjadi suatu langkah sangat strategis. Ini akan memungkinkan tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi informasi yang pesat, tetapi juga menjadi pelopor dalam penerapan E-government yang efisien, transparan dan responsif kepada kebutuhan masyarakat,” katanya.
