oleh

Seleksi Sekda Sultra, Dirjen Otda Minta Pj Gubernur Konsultasi ke Ali Mazi

KENDARI – Direktirat Jenderal (Dirjen)  Otonomi Daerah (Otda)  Kemendagri, Sony Sumarsono turut angkat bicara terkait penitia seleksi (Pansel)  Sekretaris Daerah (Sekda)  Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dibentuk oleh Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi.

Pansel tersebut menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat termasuk adanya beberapa demonstrasi yang dilakukan di kantor Gubernur Sultra.

Sony mengatakan, pada prinsipnya Pj Gubernur Sultra,  Teguh Setyabudi bisa saja melakukan seleksi terbuka untuk Sekda Sultra,  namun alangkah baiknya dikonsultasi terlebuh dulu dengan Gubernur Sultra terpilih,  Ali Mazi dengan pertimbangan tertentu.

“Pj Gubernur Sultra boleh saja mengusulkan Pansel itu. Secara adimistratif ada izin tertulis dari Mendagri. Hanya saja saya sarankan dari awal untuk berkoordinasi dengan gubernur terpilih sebagai user,” tulisnya saat dihubungi Mediakendari.com via WhatsAppnya, Senin malam (09/07/2018).

Ia mempertegas soal Pansel Sekda tersebut akan lebih lancar pelaksanannya apabila dikoordinasikan dengan Gubernur terpilih.

Bukan hanya itu, keputusannya juga harus dikoordonasikan dengan Ali Mazi.

“Sebaiknya dikoordinasikan saja dengan pak Ali Mazi, nanti keputusannya dikonsultasikan kembali Ali Mazi,” jelas mantan Pj Gubernur DKI Jakarta ini.

Sony juga telah menyampaikan kepada Teguh agar Pansel dikoordinasikan, karena langkah tersebut merupakan arahan dan petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sudah sampaikan untuk berkoordinasi,  beliau Pj Gubernur Sultra harus melakukannya juga karena petunjuk dan arahan dari KPK,” tukasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah Direktur AMAN Center, Laode Rahmat meminta Pj Gubernur Sultra agar membuka ruang dialog dengan berbagai stake holder terutama berkordinasi dgn Gubernur Sultra terpilih, Ali Mazi sebagaimana yang suda dintruksikan oleh Dirjen Otda, Sony Sumarsono.

“Selama ini Pj Gubernur Sultra mengclosing ruang dialog dan kesannya anti dengan aspirasi publik dan parahnya tidak mengindahkan perintah Dirjen, dan ini perlu dicurigai gelagat Pj seperti ini,” singkat Rahmat.


Reporter : Rahmat R

Terkini