oleh

Sengketa Lahan, Anggota DPRD Sultra Sebut Aparat Harus Netral karena Digaji Pakai Receh Masyarakat

-FEATURED, Kendari-135 dibaca

KENDARI – Insiden penembakan oleh seorang oknum yang tidak diketahui mengakibatkan seorang warga Sarman (35) Desa Tue-Tue Kecamtan Laonti, Konawe Utara (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) tertembakan tepat di paha kanannya, Minggu (14/01/201), mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Sultra.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sultra Rasyid sangat menyakankan penembakan yang menimpa seorang warga akibat senketa lahan dengan PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS), salah satu perusahaan tambang di daerah tersebut. Padahal masyarakat masih mengajukan banding di Peradilan Tata Usaha Negara kini masih dalam proses di Mahkama Agung dan perusahaan masih berstatus quo.

“Saya heran, masih berstatus quo kenapa perusahan tambang tersebut masih beroperasi sampai saat ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Senin (15/01/2018).

Rasyid juga mempertanyakan adanya aparat yang mengadakan pengamanan di area tersebut. Padahal lanjutnya lahan pertambangan itu masih dalam sengketa. Ia juga sepakat dengan beberapa Tokoh Masyarakat bahwa aparat haruslah netral.

“Aparat ini kan bukan milik cukai tapi milik warga negara, alat negara berarti tidak berpihak kepada siapapun,” jelasnya.

“Jadi para aparat negara harus netral, kita jangan tergadaikan. Tidak bisa dipungkiri, gaji aparat negara dibayar dengan uang receh masyarakat yang membayar pajak,” tambahnya.

Ia juga berharap agar ada investigasi terkait adanya proyektil yang keluar dari senjata api dan mengenai masyarakat.

“Saya berharap kepada Kapolri, Kapolda dan Kapolres supaya dilakukan evaluasi mendalam tentang kasus ini supaya tidak terjadi lagi kasus penembakan terhadap masyarakat,” tutupnya.

Reporter: Ruslan
Editor: Kardin

Terkini