Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa

Bupati Konawe Tersinggung Disebut Ada Desa Fiktif

Editor : Kang Upi

KENDARI – Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengaku tersinggung dengan pernyataan sejumlah pihak terkait dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe.

iklan KOminfo

Kery juga meminta agar kepada para pihak termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa duduk bersama guna membahas masalah tersebut.

“Saya sebenarnya agak tersinggung dengan penyebutan desa fiktif ini, karena semua sesuai prosedur, ada dana masuk dari Menteri Keuangan langsung kita bikinkan Perbupnya,” kata Kery di kediamannya, Kamis (6/11/2019).

Ia juga menuturkan, untuk desa fiktif itu tidak ada. Sebab, tiga desa itu yang disebut fiktif itu, satu diantaranya masuk ke Kabupaten Kolaka Timur, yang kedua lagi sudah berganti status jadi kelurahan dan yang ketiga, dihapus karena nama desa ganda.

“Makanya uangnya kita tidak cairkan, tapi kita simpan menjadi SiLPA, uangnya ada dan tidak dipergunakan untuk hal lain,” kata Bupati Konawe dua periode ini.

Kery menjelaskan, pencairan dana desa melalui proses yang rumit dan ketat, karen diawasi oleh beberapa lembaga, termasuk juga harus ada rekomendasi hasil audit BPK.

“Pertama kita cairkan 20 %, kedua 40 %, dan ketiga 40 % dan pencairan ini tidak gampang, harus ada rencana kerjanya, dan harus melalui audit BPK,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara juga telah membantah adanya desa yang diduga fiktif di Kabupaten Konawe, sebagaimana ramai diberitakan media.

“Berdasarkan temuan Polda Sultra desa fiktif itu ada tiga desa yaitu Desa Morehe, Ulumeraka dan Uepai. Tapi hasil pemeriksaan Inspektorat Sultra tahun 2016, 2017, 2018 itu tidak ada dana yang dikeluarkan ke desa fiktif itu,” ungkap Gusli, Rabu (6/11/2019).

Baca Juga :

Gusli juga mengaku tidak mengetahui adanya Perda yang disebut terkait desa fiktif di daerah yang dipimpinnya ini.

“Tidak ada itu Perda desa fiktif, semua desa yang ada di Konawe itu ada desanya, dan ada pemerintahannya dan sudah diperiksa Polda Sultra,” tambahnya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan Polda Sultra di Polres Konawe terhadap pihak yang diduga terkait masalah tersebut, tidak menemukan adanya desa fiktif.

“Hasil pemeriksaannya itu semua ada desa, ada wilayah dan ada pemerintahannya,” tegas Gusli.

Ia juga meminta agar masyarakat tidak resah, karena masalah ini sedang berproses di ranah hukum, untuk menemukan kejelasan.

“Ini sedang berproses agar semakin terang dan jelas bahwa yang dimaksud desa fiktif, dan direkayasa itu yang mana,” pungkasnya.

Iklan BPKAD
Iklan BLUD Konawe