Reporter:Erlin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga, ST., MM mengusulkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pembangunan Semester I (Satu) Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sultra di Claro Hotel, Kamis (11/7/2019).
Surunuddin Dangga juga meminta agar usulannya tersebut menjadi perhatian dan prioritas Pemprov Sultra, karena merupakan wewenang Gubernur untuk mencabut IUP.
“Keberadaan IUP perlu di evaluasi, ditinjau atau jika perlu di cabut izinnya, karena telah berdampak pada rusaknya lingkungan, salah satunya mengakibatkan sawah terendam lumpur,” ungkap Surunuddin.
Ia juga mengaku mengkhawatirkan adanya IUP yang masuk pemukiman penduduk, serta IUP tambang batu di moramo yang mulai merambah kawasan hutan.
Baca Juga:
- Sosialisasikan KIE Rawan Bencana 2024, BPBD Konsel Ingin Masyarakat Cepat Tanggap
- Hadiri Panen di Konsel, Pj Gubernur Sultra : Sangat Berarti untuk Pemenuhan Pangan
- Bupati Surunuddin Resmikan Asrama Mahasiswa Laonti yang Dibangun PT GMS
- Pemda Konsel dan Kendari Jalin Kerjasama Kembangkan Ekonomi Lokal
- Bupati Konawe Selatan Raih Penghargaan dari Perpusnas RI
- Pengrusakan Saat Unjuk Rasa di DPRD Konsel, Bakal Diselidiki Polisi
Selain IUP, Surunuddin juga meminta Gubernur Sultra menyampaikan ke Presiden terkait dua lahan kosong milik PT Kapas Indah Indonesia dan PT Berdikari serta PTPN XIV.
“HGU-nya akan berakhir September. Nantinya bisa d teruskan ke Presiden dan lembaga terkait agar lahannya bisa lebih produktif sebaiknya dibagikan kepada warga,” kata Surunuddin.
Bukan hanya persoalan IUP, Surunuddin juga mengadukan belum adanya petunjuk teknis dari departemen terkait/KPPN tentang batas waktu pengajuan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 21 Juli 2019.
Menurutnya, hal itu menjadi permasalahan yang bisa merugikan Pemda Konsel karena berpotensi DAK ditarik kembali ke pusat akibat tidak adanya petunjuk teknis, dan mepetnya batas waktu pencairan DAK.
“Harap untuk dipelajari dan ditinjau ulang mekanismenya, karena berpotensi tidak ada pembangunan yang dibiayai DAK fisik, yang tentunya merugikan Pemda karena seharusnya dana itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Surunuddin.
Usulan selanjutnya Bupati Konsel, yakni jalan yang menjadi wewenang Pempov Sultra agar ditingkatkan menjadi jalan nasional atau jalan negara seperti poros Moramo – Punggaluku – Tinanggea.
“Saya minta agar ditingkatkan menjadi jalan nasional untuk poros jalur tengah dari Konda – Punggaluku – Andoolo – Angata tembus Lambuya di Kabupaten Konawe yang kerap mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan sesegera mungkin,” imbuhnya.
Selain rute tersebut, Surunudin juga meminta peningkatan status dari jalan kabupaten menjadi jalan negara untuk rute Lapoa – Lalembuu tembus Rate-Rate di Kolaka Timur.
Baca Juga:
- Siap Tarung di Pilkada Muna, Rajiun Tumada Daftar di PDIP, Ketua DPC: Beliau Bagian dari Keluarga
- Daftar di Nasdem Muna, Bachrun Labuta Disebut Punya Elektabilitas Tertinggi
- Jambore PKK di Konawe Dimeriahkan dengan Pameran UMKM yang Kenalkan Produk Lokal
- Perkara Barang Kesayangan Mau Dijual, Pemuda di Baubau Tega Membom Keluarganya Sendiri
- Sosialisasikan KIE Rawan Bencana 2024, BPBD Konsel Ingin Masyarakat Cepat Tanggap
- Apresiasi PKK Konawe Selenggarakan Jambore PKK, Ketua PKK Sultra : Kita Siapkan Satu Program Unggulan untuk 2024
Untuk usulannya tersebut, kata Surunudin, dirinya berharap menjadi prioritas untuk dijadikan evaluasi dan tindakan nyata demi keberlangsungan wilayah kita yang terhindar dari bencana kedepan.
“Pembangunan yang memadai dan demi keberlangsungan hidup masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, menjawab usulan pencabutan IUP, Gubernur Sultra Ali Mazi langsung memerintahkan Biro ESDM untuk mencatat dan menjadikan usulan tersebut sebagai prioritas.
Ia juga meminta Bupati Konsel untuk bersurat resmi kedirinya dan instansi terkait, guna pembahasan lebih lanjut.
“Saya minta Biro ESDM dan Sekretaris mencatat semua usulan yang dipaparkan seluruh Bupati termasuk Konsel, dan segera turun meninjau kelapangan langsung, jika memang IUP-nya tidak sesuai persyaratan maka akan kita evaluasi hingga pencabutan izin tersebut,” tegasnya
Ali Mazi juga berjanji jika masukan dan usulan dari para Bupati yang mengikuti Rakor akan disampaikan ke Presiden dan lembaga negara terkait.
“Tentunya saya berharap Pemkab Pemkot bisa membangun sinergitas dengan Pemprov, sehingga apa yang menjadi kendala bisa kita selesaikan bersama demi mewujudkan pembangunan Sultra yang lebih baik,” pungkasnya.
Rakor juga dihadiri Ketua DPRD Prov Sultra, H. Abdurrahman Saleh, SE.,M.Si serta Kepala Daerah dari 17 wilayah di Sultra, bersama Sekretaris Daerah serta jajaran OPD. (A)
