Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi
RUMBIA – Wakil Ketua DPRD Bombana Amiadin menyebut salah satu program unggulan Bupati Bombana H.Tafdil yakni pembangunan rumah layak huni ‘Baruga Moico’ tak ubahnya seperti oven.
Hal itu dikatakan Amiadin dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban Laporan Kepala Daerah (LKPD) di ruang rapat DPRD Bombana, Senin (15/7/2019).
“Berdasarkan pantauan lapangan, masyarakat Donggala yang mendapat rumah Baruga Moico di Kecamatan Kabaena Timur. Mereka mengeluhkan rumahnya seperti oven kalau ada didalamnya,” ujar Amiadin saat rapat Pansus LKPK dan LKPD.
Tak hanya itu, Politisi PPP itu juga menyoroti adanya pembangunan Baruga Moico tahun anggaran 2018 yang belum kelar hingga saat ini. “Di Kabaena Timur, di Desa Donggala masih ada atapnya yang belum selesai,” ujarnya.
Terkait kondisi tersebut, Ketua DPC PPP itu menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana, untuk mengganti kontruksi bangunan rumah baruga moico menggunakan papan lokal serta memeperluas jendela agar memudahkan keluar masuknya udara.
Baca Juga:
- Pj Gubernur Sultra Dianugerahi Gelar ‘Kolakino Liwu Pancana’ oleh Lembaga Adat Buton Tengah
- Orasi Budaya Pj Gubernur Sultra: Hukum Progresif, Data Budaya Pancana dan Kesejahteraan Rakyat
- Resmi Daftar di PDIP, Bachrun Labuta Disambut Hangat Ketua DPC: Punya Banyak Pengalaman
- Wakili Pj Gebernur, Sekda Sultra Resmi Buka Jambore PKK Tingkat Provinsi, Pj Bupati Konawe Bersyukur Atas Pelaksanaan Pertamakali di Kota Padi
- Siap Tarung Pilkada Muna Barat, Fajar Hasan Resmi Daftar di PDIP
- Pawai Parade Nusantara Jambore PKK Tingkat Provinsi 52 Tahun di Konawe, Bawa Pesan Persatuan
“Tidak bisa kah itu tidak usah pake spandek, pake papan saja, yang penting tidak melebihi anggaran yang sudah di tentukan. Jendelanya juga harus diperluas,” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan legiselator lainnya, Ambo Rappe yang turut menyoroti program pembangunan Baruga Moico tahun 2018 lalu, kerena sebagian pembangunan rumah layak huni itu terlambat hingga menyebarang tahun 2019.
“Yang paling jelas keterlambatan pekerjaanya itu di Kelurahan Boepinang, Kastarib dan Poea apakah yang dipihak ketigakan sudah disurati,” imbuhnya.
Terkait pandangan DPRD Bombana itu, Kepala Dinas Perumahan Bombana, Sulaiman Facharani mengaku bahwa dirinya tidak bisa menepis adanya keterlambatan pekerjaan tersebut.
Namun menurutnya, atas keterlambatan itu pihak kontraktor telah di denda sebanyak Rp 43 juta lebih. “Sebelum pencairan dana, dendanya sudah dibayarkan,” pungkasnya. (A)
