Editor : Wiwid Abid Abadi
KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov), Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), telah berkerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, untuk menagih seluruh kewajiban perusahaan tambang ke daerah.
Kepala Bidang Mineral dan Batubara, ESDM Sultra, Yusmin, menjelaskan, Gubernur Sultra, Ali Mazi, telah menandatangi surat kuasa khusus ke Kajati selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk membantu menagih tunggakan kewajiban perusahaan tambang ya ada di Sultra, baik pajak daerah maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Terkait tunggakan PNBP dan pajak pajak lainnya, biarkan mereka (perusahaan tambang) berhadapan dengan jaksa. Sebab, Bapak Gubernur telah menandatangi surat mandat kepada jaksa untuk menagih seluruh tunggakan perusahaan tambang yang ada di Sultra,” jelas Yusmin, beberapa waktu lalu.
Kerjasama antara kejaksaan dan Pemprov, lanjut Yusmin, adalah upaya untuk memaksimalkan pendapatan daerah, khususnya di sektor pertambangan.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, La Ode Muhammad Syarif, saat berada di Kendari beberapa waktu lalu mengungkapkan, sekitar 267 perusahaan tambang yang ada di Sultra menunggak pajak.
Selain pajak, Syarif juga mengatakan bahwa masih banyak perusahaan tambang di Sultra yang menunggak bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Juga:
- Gerindra Sultra Akhirnya Tuntaskan Perbaikan Jalan Rusak di Lambuiya Konawe
- Harmin Dessy Paparkan Program Kemenangan di Pilkada Konawe di Hadapan Puluhan Ribu Massa Yang Hadiri Kampanye Akbar
- Empat Artis Ibu Kota Ikut Meriahkan Kampanye Akbar Paslon No 3 Harmin dan Dessy di Lapangan Sepak Bola Desa Humboto Uepai, Ribuan Massa dari 28 Kecamatan Turut Memeriahkannya
- DKPP RI Jatuhkan Sanksi Kepada Komisioner KPUD dan Bawaslu Konawe
- Sekda Konawe Gelar Rapat Kerja Besama Pemerintah Kecamatan Onembute
- Kampanye Dialogis Paslon Kada No 3 HADIR Berakhir di Padangguni Jemput Kemenangan
Tak hanya Syarif, Gubernur Sultra, Ali Mazi juga mengungkapkan perusahaan tambang yang masih menunggak royalti kurang lebih sebesar Rp 200 miliar.
Ditempat terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Mudim Arsito, mengatakan bahwa pemrpov telah mengirimkan surat kuasa khusus ke Kejati, pihaknya mengaku siap membantu Pemprov menagih seluruh tunggakan maupun kewajiban perusahaan tambang ke daerah.
