KENDARI, Mediakendari.com – Bom besar meledak di Sultra! Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara bersama Satya Bumi resmi bersuara soal penyidikan Kejaksaan Agung RI terkait dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra periode 2013-2025 yang menyeret nama Arif Kurniawan (AK).
Ini bukan kasus kecil. Ini soal nikel, hutan, uang miliaran, dan dugaan jejaring kekuasaan!
KEJAGUNG GELEDAH 6 LOKASI, SITA Rp 11,795 MILIAR!
Pada 5 November 2026, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) menggeledah enam lokasi di Jakarta.
Hasilnya? Penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai sebesar Rp 11,795 miliar dari dua lokasi.
Direktur Walhi Sultra, Andi Rahman menyebut, berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, penyidikan perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel dan keterlibatan korporasi yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan sebagai pemilik manfaat (beneficial owner).
“Penegakan hukum harus mampu membongkar keseluruhan struktur kepemilikan, hubungan bisnis, aliran keuangan, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam melindungi atau memberikan kemudahan bagi aktivitas pertambangan yang bermasalah,” tegas Andi Rahman.
Sementara itu, dalam laporan investigasi Satya Bumi berjudul Laporan Kabaena Jilid II : Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons, terdapat temuan mengenai indikasi keterkaitan jaringan bisnis Arif Kurniawan dengan lingkungan keluarga Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.
Laporan tersebut menguraikan:
1. PT Rowan Sukses Investama merupakan salah satu pemegang saham PT Anugerah Mineral Indonesia (AMI) dan perusahaan yang disebut AMINDO. Direktur Utamanya adalah Arif Kurniawan.
2. Nama Arif Kurniawan juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri, yang salah satu pemegang sahamnya adalah Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.
Rangkaian informasi tersebut menunjukkan adanya hubungan korporasi yang perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum.
“Hubungan bisnis antara seorang pengusaha yang sedang menjadi perhatian dalam penyidikan perkara pertambangan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah harus diperiksa secara terbuka, terutama untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan, penyalahgunaan pengaruh, maupun praktik perlindungan terhadap kepentingan bisnis tertentu,” kata Andi Rahman bersama Andi Muttaqien.
Nama Arif Kurniawan juga muncul dalam jaringan kepemilikan manfaat PT Dua Delapan Resources, yang berkaitan dengan transaksi pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).
PT Tonia Mitra Sejahtera merupakan perusahaan pertambangan nikel di Pulau Kabaena yang aktivitasnya berkaitan dengan persoalan deforestasi dan kerusakan kawasan hutan lindung.
Selain itu, Arif Kurniawan pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi di Kabupaten Konawe Utara, dengan kapasitas mewakili PT Dua Delapan Resources.
Nama Arif Kurniawan juga tercatat sebagai penerima manfaat PT Dua Delapan Kawei, yang berkaitan dengan kepemilikan saham mayoritas PT Kawei Sejahtera Mining, perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.
“Penegakan hukum tidak boleh hanya melihat perusahaan sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi harus menelusuri pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat ekonomi dan mengendalikan keputusan korporasi,” tegas Andi Muttaqien
SULTRA SUDAH TERLALU LAMA JADI KORBAN!
WALHI Sultra mengingatkan, Sultra telah menghadapi berbagai persoalan akibat ekspansi pertambangan nikel, mulai dari deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai, pencemaran lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, hingga konflik agraria dan pelanggaran hak masyarakat.
Ketika tata kelola pertambangan diduga dikendalikan melalui jaringan korporasi dan relasi kekuasaan, maka dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, melainkan juga kerugian ekologis dan sosial yang harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
7 TUNTUTAN WALHI SULTRA Dan SATYA BUMI :
1. Kejagung usut tuntas dugaan korupsi tata kelola tambang nikel Sultra 2013-2025, termasuk telusuri seluruh jaringan korporasi, beneficial owner, dan aliran uang.
2. Kejagung dalami serius indikasi hubungan bisnis Arif Kurniawan dengan Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra, termasuk struktur saham PT Tribhuwana Sukses Mandiri dan PT Rowan Sukses Investama, serta kemungkinan konflik kepentingan.
3. Kejagung dan KPK telusuri kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam pemberian kemudahan perizinan, persetujuan RKAB, pengawasan, dan aktivitas tambang perusahaan terkait AK.
4. Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, berikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai hubungan bisnis yang terungkap dalam laporan Satya Bumi, khususnya keterkaitan Arinta Nila Hapsari dengan PT Tribhuwana Sukses Mandiri.
5. Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup lakukan audit menyeluruh terhadap perizinan, aktivitas tambang, penggunaan kawasan hutan, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta dampak ekologis perusahaan terkait.
6. Aparat penegak hukum dan pemerintah pastikan pemulihan lingkungan hidup dan pemenuhan hak masyarakat terdampak, termasuk kerusakan hutan, pencemaran air, kehilangan sumber penghidupan di Pulau Kabaena dan wilayah tambang lainnya.
7. Masyarakat sipil dan media diberikan ruang untuk mengawasi proses penegakan hukum. Seluruh proses penyidikan harus dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi kepentingan politik maupun bisnis.
Untuk diketahui, WALHI dan Satya Bumi sudah buka peta jejaringnya. Kejagung sudah sita Rp 11,7 Miliar. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar : Gubernur Andi Sumangerukka mau buka suara atau diam?
Laporan : Tim Redaksi
