Reporter : Kardin
KENDARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tujuh daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) penyelenggara Pilkada 2020 telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Dengan penandatanganan NPHD tersebut, menandakan Bawaslu telah siap menghadapi Pilkada serentak Sultra di tujuh kabupaten yang tahapannya dimulai di 2019 ini.
Dari catatan Bawaslu Sultra, ketujuh Bawaslu mendapat biaya hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dengan jumlah yang berbeda-beda.
Untuk Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) memperoleh dana hibah tertinggi dengan jumlah anggaran sebesar Rp 17.248.500.000, kemudian disusul Bawaslu Muna berjumlah Rp 14.146.318.466.
Di posisi ketiga biaya Pilkada terbanyak, yakni Bawaslu Konawe Utara (Konut) dengan jumlah Rp 12.992.193.000, lalu Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) sebesar Rp 11.000.000.000.
BACA JUGA :
- PJ Gubernur Sultra dan Sekda Lewat Virtual, Pemprov dan DPRD Sepakati Perubahan KUA dan PPAS
- Monianse : Siapapun Pj Wali Kota Baubau Itu yang Terbaik
- Melantik Eselon III dan IV Menjelang Akhir Jabatan, Wali Kota Baubau : Jangan Asal Ngomong dan Hargai Siapapun Pemimpin
Sementara untuk Bawaslu Kabupaten Wakatobi mendapat jumlah biaya hibah Pilkada sebesar Rp 10.000.000.000. Sedangkan di Buton Utara (Butur) NPHD-nya sebanyak Rp 8.800.000.000
NPHD terendah dari tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada adalah Bawaslu Konawe Kepulauan (Konkep) dengan anggaran sebesar Rp 6.424.762.000.
“Itu yang tertulis dalam NPHD,” ujar Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu. (A)
