KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Hasil ilmiah Wallacea Expeditions menjadi momentum penting bagi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melangkah lebih jauh dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan mendukung Sultra sebagai pilot project nasional pengelolaan hutan dan konservasi berbasis lanskap, menyusul dipaparkannya hasil ekspedisi ilmiah tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Plaza Inn Kendari, Senin (5/1/2026).
Konferensi pers yang secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., memaparkan hasil penelitian Wallacea Expeditions sekaligus usulan pembentukan lanskap konservasi baru seluas sekitar 6.000 km², yang mencakup kawasan pegunungan Tangkil, Mekongga, Matarombeo, Sambore, dan wilayah sekitarnya.
Dalam sambutannya, Wagub Hugua menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim Wallacea Expeditions dan jejaring akademisi dari berbagai perguruan tinggi nasional yang telah melakukan ekspedisi dan riset ilmiah mendalam di Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, hasil penelitian tersebut sangat bernilai strategis bagi masa depan lingkungan daerah, meskipun dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran dan kewenangan pemerintah daerah.
“Hasil penelitian ini lahir dari kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi luar biasa para peneliti. Pemerintah daerah tidak mampu membiayai ekspedisi sebesar ini, namun manfaat ilmiahnya sangat besar bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ungkap Hugua.
Wagub menegaskan bahwa pengelolaan ekosistem harus dipahami secara utuh dan menyeluruh. Ekosistem tidak hanya menyangkut hutan dan satwa liar, tetapi juga sistem kehidupan yang saling terhubung, termasuk sumber air, tanah, hingga keberlangsungan masyarakat di wilayah hilir.
Ia mengingatkan bahwa kerusakan kawasan pegunungan dan hutan di Sulawesi Tenggara berpotensi memicu bencana ekologis, seperti banjir dan krisis air, khususnya di daerah-daerah yang bergantung pada sistem hidrologi dari kawasan hulu.
“Menjaga kawasan puncak gunung dan hutan berarti menjaga kehidupan masyarakat di wilayah hilir. Jika kawasan ini rusak, dampaknya akan dirasakan oleh banyak daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan saat ini tengah mendorong perubahan paradigma pengelolaan hutan nasional melalui pendekatan berbasis lanskap.
Ia menyebutkan bahwa telah dibentuk Task Force Pengelolaan Hutan Berbasis Lanskap, dan Sulawesi Tenggara dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi contoh nasional.
“Kami melihat Sulawesi Tenggara memiliki kelengkapan ekosistem dan dukungan ilmiah yang kuat. Karena itu, Sultra sangat berpeluang menjadi pilot project nasional pengelolaan hutan berbasis lanskap,” ujarnya.
Silverius juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas adat dalam menjaga kawasan hutan. Menurutnya, keterbatasan APBN harus diimbangi dengan kolaborasi multipihak dan inovasi pendanaan, termasuk melalui skema karbon kredit dan biodiversitas kredit.
Konferensi pers ini turut dihadiri oleh perwakilan Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, instansi vertikal, serta para peneliti dan ilmuwan dari berbagai lembaga nasional.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap hasil Wallacea Expeditions tidak hanya berhenti sebagai dokumen ilmiah, tetapi menjadi pijakan kebijakan strategis dalam mewujudkan lanskap konservasi baru yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Sultra sebagai daerah percontohan konservasi nasional demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.
