ANDOOLO – Pencegahan, penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Konawe Selatan kedepan akan semakin tersinergi pelaksanaannya dengan melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, dan sejumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Yuli menjelaskan, ada beberapa yang inti dalam melakukan penanganan dan pencegahan yakni dalam istilah hentikan kekerasan, hentikan perdagangan manusia dan juga hentikan kesenjangan ekonomi.
Lanjutnya, terkait hal itu maka pihaknya akan mengadakan pelatihan-pelatihan dengan melibatkan peserta dari 24 kecamatan yang ada di Konsel
“Kasus KDRT ini menjadi angka tertinggi untuk kabupaten Konawe Selatan,” jelas Yuli, Senin (12/2/2018).
Lanjut Yuli, dirinya merinci selama tahun 2017 terdapat 47 kasus baik kasus KDRT maupun kasus kesenjangan ekonomi.
“Untuk tahun 2018 yang masuk laporannya baru 6 kasus,” ucapnya.
Dia berharap, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya adalah bagaimana penanganannya kasus-kasus yang ada agar cepat terselesaikan.
“Yang dilatih nanti tentunya yang dipersiapkan di kecamatan-kecamatan. Suatu saat ketika ada kasus, tinggal mereka yang dihubungi karena mereka sudah mewakili kecamatannya masing-masing,” tandasnya.
Tambahnya, untuk pendampingan dinas sendiri telah menyiapkan tiga orang tenaga pendamping yang ahli, dan ini akan ditambah karena masih kurang.
“Karena kita anggap tiga orang ini belum bisa menangani semuanya. Karena Konsel ini luas makanya kami akan tambah dan juga APBD juga sudah disiapkan untuk mereka,” tutupnya.
Reporter: Erlin
Editor: Jubirman
