ANDOOLO – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemda Tahun Anggaran 2017, di aula Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), pada Selasa, (10/4/2018).
Pasalnya pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemda Konsel bakal dilakukan selama 30 hari ke depan.
Bupati Konsel, Surunuddin Dangga yang memimpin langsung rapat koordinasi tersebut menyampaikan, Pemeriksaan oleh BPK RI kali ini agak berat, dikarenakan pihaknya ingin mempertahankan Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP).
BACA JUGA: Pemda Konsel Serahkan LKPJ 2017 Tanpa Audit BPK
“Ini agak berat, jadi saya berharap kepada semua kepala OPD, bendahara pengeluaran dan bendahara barang, PPK serta seluruh yang terlibat dalam kegiatan untuk memperbaiki kualitas hasil pekerjaan,” ujarnya.
Selanjutnya, Surunuddin juga berpesan kepada seluruh jajarannya agar selalu melakukan dan menjaga koordinasi yang baik dengan Pihak BPK.
“Saya harap kepada semua khususnya bendahara agar menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu dan selalu siap ketika diminta keterangan,” pintanya.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Dadek Nandemar menyampaikan, pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah bersifat wajib,
Ia juga menekankan, agar pihak Pemda Konsel segera menyajikan laporan keuagan agar dapat langsung diperiksa dan menganalisis seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.
“Bendahara agar cepat menyampaikan karena kami memiliki limit waktu yang singkat,” jelasnya.
Sedangkan, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, Antonius Mahar Pamuji menyampaikan, dalam pemeriksaan kali ini pihaknya banyak turun ke lapangan melihat dan mengecek secara langsung, khususnya terkait laporan aset dan penggunaan Dana BOS di sekolah-sekolah.
“Jadi kepada Bendahara OPD dalam kurun waktu dua hari ke depan sudah menyetorkan laporan keuangannya dan kami akan segera lakukan cek di lapangan,” paparnya.
“Karena Konsel ini sudah mendapat Oponi WTP maka kami akan melakukan uji dengan mengambil sampel beberapa SKPD untuk kami uji penyelenggaraan dan pengelolaan keuangannya dan ketertiban pencatatan aset yang dimiliki,” tutupnya.
