KENDARI – Pj Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr (HC) Andap Budhi Revianto SIK MH menegaskan jika persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah ataupun persentase penduduk miskin semata, namun juga perlu memperhatikan dimensi lain, yakni tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan, dimana untuk Sultra mengalami penurunan pada Tahun 2023.
Mantan Kapolda Sultra ini menerangkan, meskipun persentase penduduk miskin pada Maret 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen poin terhadap September 2022, dan naik lagi 0,26 persen poin terhadap Maret 2022, namun pada periode September 2022 hingga Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 turun.
“Atas dasar ini juga sehingga Provinsi Sultra menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pendataan dan verval warga miskin untuk tingkat Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sekaligus dalam rangka peguatan kewenangan kepala daerah dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PDKT),” katanya.
Pj Gubernur Sultra ini mengingatkan kembali, agar pemerintah bersama berbagai komponen terkait untuk terus berupaya mengendalikan laju inflasi, karena jika tidak maka bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya persentasei jumlah kemiskinan, sebab berkaitan dengan daya jangkau serta daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
“Informasi terkait inflasi akan terus dipublikasikan, agar masyarakat terus mengetahui perkembangannya dan tidak panik dalam menghadapinya. Inflasi merupakan persoalan global yang kemudian berimbas hingga ke daerah-daerah. Meskipun demikian, masyarakat tidak boleh panik sebab Sultra memiliki ketahanan pangan cukup. Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan intervensi dalam rangka pengendalian inflasi ini,” tuturnya.
Andap menambahkan, selain masalah inflasi juga terdapat prediksi-prediksi negatif akan dampak badai El Nino di Sultra, seperti masalah kekeringan atau musim kemarau berkepanjangan yang bisa melanda hingga Februari 2024 mendatang. Namun masyarakat Sultra perlu mengingat kembali bahwa sebagai daerah yang berada di kawasan tropis, memiliki sumber kekayaaan pangan lokal sehingga masalah global El Nino jua bisa dihadapi secara bersama-sama.
Sementara itu, Sekda Provinsi Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD menerangkan secara rinci, adapun indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sultra pada Maret Tahun 2023 sebesar 1,961. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan pada September Tahun 2022 sebesar 2,048.
Lulusan S3 The Australian National University of Canberra ini melanjutkan, demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan, dimana pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,479 menjadi 0,512.
Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin,” tutur jenderal ASN Provinsi Sultra ini. Perlu diketahui juga, masih dia, dari jumlah penduduk miskin di Sultra pada Maret 2023 sebanyak 321,53 ribu orang. Jumlah ini tersebar pada dua tempat, penduduk miskin perdesaan sebanyak 241,64 ribu orang dan penduduk miskin perkotaan sebanyak 79,89 ribu orang. Artinya, 8 dari 10 penduduk miskin di Sultra berada di pedesaan ini.
“Mengapa kita perlu mengetahui persoalan kemiskinan ini, agar pemerintah dengan tepat sasaran bisa mengambil tindakan. Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan kita pada Maret 2023 tercatat Rp 443.980 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 333.797,- (75,18 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan Rp 110.183,- (24,82 persen),” ungkapnya.
Akademisi asal Moronene Bombana ini menerangkan, adanya tingkat kedalaman dan keparahan Kemiskinan di Sultra yang mengalami penurun, menunjukan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan cukup berdampak. Hal ini sesuai delapan strategi Pj Gubernur Sultra, pertama masalah Pengendalian Harga Dan Ketersediaan Pangan Strategis. Kedua, Percepatan Penanganan Kemiskinan Dan Stunting. Ketiga, Pemberdayaan Umkm Berbasis Digital Dan Kearifan Lokal Dalam Menggerakkan Ekonomi.
Keempat, Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional. Kelima, Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism). Keenam, Hilirisasi Nikel Dan Aspal Ramah Lingkungan.
Ketujuh, Akses Pendidikan, Kesehatan, Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Yang Merata Untuk Seluruh Masyarakat. Dan kedelapan, Memastikan Pelaksanaan Pemilu Beradat.
“Pelaksanaan poin satu, dua, dan tujuh dapat dilihat melalui beberapa hal, diantaranya laju inflasi yang berhasil ditekan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita mengalami kenaikan 0,57 poin yang dilakukan melalui berbagai strategi peningkatan kualitas pendidikan hingga pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat. IPM ini berkaitan dengan produktivitas penduduk, jika rendah maka pendapatan masyarakat juga rendah, sehingga bisa berdampak pada jumlah penduduk miskin,” paparnya lagi.
Dia menerangkan, peningkatan IPM Pemprov Sultra juga melakukan peningkatan terhadap akses pendidikan berkualitas, guna memastikan bahwa semua warga Sulawesi Tenggara, termasuk berasal dari keluarga miskin, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kedua, terdapat program perlindungan sosial berkelanjutan, dimana melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat mendorong ke dalam kemiskinan. Ini mencakup program bantuan sosial, asuransi sosial, dan bantuan tunai.
“Terdapat juga akses yang lebih baik ke layanan kesehatan guna mencegah kemiskinan yang disebabkan oleh biaya kesehatan yang tinggi. Ini mencakup pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan edukasi kesehatan. Pemerintah juga melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai kekebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan sanitasi yang sehat.
Ketua IKA Unhas Wilayah Sultra ini juga menerangkan, selain itu pertumbuhan ekonomi Sultra juga memperlihatkan peningkatan, dimana pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami pertumbuhan sebesar 6,48 persen. Dengan kata lain, ditengah persoalan nasional terkait inflasi hingga dampak badai El Nino, Sultra mampu menunjukan upaya nyata untuk menghadapinya.
“Upaya penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sultra juga dilakukan melalui pengendalian harga dan ketersediaan pangan strategis. Diantaranya berupa peningkatan produksi pangan seperti meningkatkan jumlah dan kualitas produksi pangan. Hal ini mencakup dukungan kepada petani dengan teknik pertanian yang lebih efisien, peningkatan varietas tanaman.
Selanjutnya, terkait regulasi perdagangan pangan dimana terdapat pengaturan perdagangan pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan,” paparnya.
Upaya selanjutnya, masih Asrun Lio, yakni terkait cadangan pangan strategis melalui penyediaan stok pangan oleh pemerintah sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau peningkatan tiba-tiba dalam permintaan suatu komoditi pangan. Kemudian distribusi efisien, artinya memastikan bahwa pangan mencapai konsumen akhir dengan cepat dengan adanya pengelolaan rantai pasokan.
Selain itu, dilakukan juga pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan, tentunya ada langkah-langkah nyata seperti diversifikasi sumber pangan, guna memastikan ketersediaan pangan jangka panjang yang seimbang dan berkelanjutan.
“Secara teknis pengendalian harga dan ketersediaan pangan strategis ini bisa dilihat melalui upaya Pj Gubernur Sultra dalam mengintervensi pasar, mulai dari pengadaan hingga peninjauan pasar murah di Sultra hingga menggandeng berbagai pihak melakukan penguatan ketahanan ekonomi, seperti gerakan BI dan Pemprov Sultra melakukan penanaman cabai guna pengendalian inflasi dan masih banyak lagi,” jelasnya lagi.
Dia pun berharap, melalui berbagai upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah tersebut, Sultra dapat terus melakukan pengendalian terhadap inflasi hingga penurunan tingkat kedalaman dan keparahan Kemiskinan di Sultra yang kemudian berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan. (red)
