Reporter : Rahmat R.
Editor : Kang Upi
KENDARI – Sejak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi – Lukman Abunawas dilantik di Istana Negara pada September 2018 lalu, sebanyak 554 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sejumlah Pemda di Sultra mengajukan usulan pindah ke Pemprov.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, La Ode Mustari mengatakan usulan tersebut telah diterimanya dan kini sudah ada yang aktif kerja sebagai ASN provinsi dan yang masih dalam proses pengajuan.
“Ratusan usulan itu pun telah sampai di meja saya. Yang lain sudah di disposisi,” bebernya, Selasa (02/03/2019).
Ia juga mengatakan, ada banyak faktor yang menjadi alasan kepindahan para pegawai tersebut dari Pemda, mulai alasan mengikuti suami, istri, karena di non job atau ingin naik jabatan di Pemprov.
“Alasan kepindahannya beragam, ada yang karena non job didaerahnya ada yang karena mau naik jabatan, ada juga yang alasan karena orangtuanya sudah sakit-sakitan dan alasan ikut suami ataupun istri,” beber mantan Karo Ekonomi Setda Sultra ini.
Menurut mantan Pj Bupati Buton Selatan ini, fenomena pindahan ASN ini ikut berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sultra.
“Terlebih anggaran pembayaran gaji ASN juga meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah ASN dilingkup Pemprov Sultra,” terangnya.
Baca Juga :
- KSPM FEB UHO Gelar Webinar Nasional, Membongkar Mitos ‘Cepat Kaya’ dan Keamanan Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia
- GERAK Sultra Bongkar Rp 9 T, Gubernur LIRA Lanjut Desak KPK Usut Dugaan Pencucian Uang Gubernur ASR
- Bobrok PT TMS Terus Terbongkar! Jual 14,4 Juta Ton Nikel di Kawasan Hutan, GERAK Sultra, Temuan BPK RI : Kerugian Negara Rp 9 T, Denda Rp 2,09 T Nunggak Rp 1,5 T
- Meriahkan Maulid dan HUT Kota Baubau ke-25, KKW-H Gelar Lomba Sholawat 24 Majelis Taklim
- Polri Tinggalkan Tagline “Presisi” dan Kini Usung “Polisi Bersama Masyarakat”
- 3,5 KG SABU GAGAL EDAR! Polda Sultra Tangkap Dua Pengedar di Kendari.
Ia juga menyebut, perpindahan ini pula tidak ada alasan untuk ditolak, wajib diterima untuk menjadi ASN provinsi.
“Kalau diusulkan diterima. Itu kan pengembangan karir ASN, kalau soal penempatan merka nanti disesuaikan dengan ijazah masing-masing,” tandas Mustari. (A)
