Reporter: Jul Awal / Editor: La Ode Adnan Irham
LAWORO – Bupati Muna Barat, LM Rajiun Tumada memperketat penjagaan di setiap posko perbatasan dengan Kabupaten Muna, menyusul tujuh warga Muna positif Corona.
Kata Rajiun, Kabupaten Muna dan Muna Barat hanya terpisah secara administrasi, hubungan sosial budaya dan kemasyarakatan tidak bisa dipisahkan. Juga dari sisi perdagangan, arus transportasi barang setiap hari terjadi antara Muna dan Mubar.
“Pegawai kita ada yang dari Muna, kemudian ada pegawai di Muna juga dari Muna Barat. Itu yang harus kita pahami. Jadi pencegahan dini terintegrasi yang harus ditingkatkan, artinya volume pencegahan covid-19 ditingkatkan dari sebelumnya. Tidak ada lockdown,” ungkap Rajiun kepada awak media di kantor Bappeda Mubar, Senin 20 April 2020.
Pencegahan dini terintegrasi menurut Rajiun adalah peningkatan kewaspadaan yakni tambahan pelaksanaan operasi di setiap posko kewaspadaan covid-19 baik posko perbatasan Kabupaten dan posko perbatasan setiap desa, dengan mengerahkan semua instansi.
“Ada peningkatan tambahan operasi di posko itu 1×24 jam selama dua minggu dengan melibatkan semua instansi, itu hasil rapat tadi. Yang dilakukan adalah pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan kesehatan,” tambah Mantan Kasat Polpp Sultra itu.
Selain itu, mantan ajudan Nur Alam ini menyatakan tidak akan memutus silaturrahim hanya gegara corona. Tetapi hanya pembatasan-pembatasan seperti yang disosialisasikan pemerintah selama ini.
Ia juga mengaku hari ini Pemda Mubar menerima bantuan alat pelindung diri dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Kita juga mengucapkan terima kasih kepada gubernur Ali Mazi yang turut serta memberikan bantuan-bantuan terkait penanganan covid-19,” lanjut Rajiun.
Terkait anggaran, Rajiun mengungkapkan pihaknya sudah melakukan recofusing anggaran sebesar 14 miliyar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Anggaran APBD sudah dilakukan perubahan dan sudah dilakukan recofusing, penanganan covid dan ketahanan pangan sebesar Rp 14 miliar lebih,” tambahnya.
Rajiun menyadari, akibat corona sebagian masyarakat putus mata pencahariannya. Sehingga, untuk mengatasi jaring pengamanan sosial, sudah dipresentasekan Rp 24 miliar lewat bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) sesuai surat Kementerian Desa (Kemendes).
“Sesuai surat Kemendes, BLT diprosentase selama tiga bulan sebesar 600 ribu /KK sesuai jumlah DD dengan rincian alokasi BLT 25 % untuk DD 800 juta kebawah, 800juta -1,2 miliar alokasi BLT sebesar 30 % dan 1.2 milyar keatas alokasi BLT 35 % ,” tuturnya.
Orang nomor satu di Mubar itu menjelaskan sebelumnya dalam mencegah dan menangani kasus covid-19 pemerintah desa juga telah mengalokasikan anggaran minimal 100 juta.
“Untuk mencegah dan menangani covid-19, pemdes diberi kewenangan penuh, kita hanya mengawasi, sesuai leanding sektornya, jadi saya kira ini sinkron,” jelasnya. (A)
