Reporter: Rahmat R.
KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, untuk kali ketiga memperpanjang masa jabatan Laode Ahmad Pidana Balombo, sebagai penjabat (Pj) Sekretaris daerah (Sekda) Sultra, yang berakhir Sabtu, 6 Juni 2020. Pelantikan Laode Ahmad Pidana dilakukan Ali Mazi di Aula Bahteramas Rujab Gubernur Sultra, Senin 8 Juni 2020.
Pelantikan Ahmad Pidana, tergolong tak biasa. Sebab lazimnya, jabatan Pj Sekda Sultra hanya diperpanjang hingga dua kali saja. Namun, lain ceritanya untuk pria yang menjabat sebagai Direktur Politik Kemendagri tersebut. Ahmad Pidana “Hattrick” di posisinya selaku Pj Sekda Sultra.
Terakhir, SK perpanjangan masa jabatannya itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri RI nomor 123.74/3341/SC tertanggal 3 Juni 2020, tentang Persetujuan Perpanjangan Pj Sekda Sultra.
Pelantikan dan pengambilan sumpah Pj Sekda itu, berdasarkan SK Gubernur Sultra nomor 318, tentang pengangkatan PJ Sekda Sultra, yang ditandatangani Ali Mazi, Jumat 05 Juni 2020.
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, pelantikan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Hal ini sesuai dengan prosedur undang-undang dan persetujuan Mendagri.
“Selamat kepada Ahmad Pidana untuk ketiga kalinya menjabat Pj Sekda. Saya percaya bahwa beliau mampu dan bahwa bisa melaksanakan tugasnya. Satu hal yang meski kita sadari, tugas kali ini sangat berat dan kompleks. Saya menginstrukiskan semua Kepala OPD agar memberikan dukungan pada Pj Sekda, baik itu dukungan teknik maupun manajerial, ” katanya.
Menurut Ali Mazi, tantangan ke depan semakin berat, terlebih dengan adanya pandemi yang melanda seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali dengan Sultra. Namun, dia berharap, eksistensi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar bisa dijalankan dengan baik. Di samping itu, kepercayaan publik harus dibangun, tentunya dengan melayani masyarakat sepenuh hati.
“Jangan main-main dengan jabatan dan amanah yang diberikan. Bagi para Kepala OPD yang diberi kepercayaan hendaknya dimaknai dengan baik. Jangan berpura-pura,” ujarnya.
Gubernur Sultra itu sempat menyindir kepala OPD yang tidak melaksanakan tugasnya. Faktanya, dari laporan yang sampai di telinganya, selama ini hanya 2 hingga 4 orang saja kepala OPD yang stand by di Posko gugus tugas. Padahal, kata dia, semua kepala OPD harusnya siaga juga di posko tersebut.
“Saya tidak tahu yang lainnya ada dimana. Para OPD ini masih banyak yang berkeliaran dan tidak melakukan koordinasi. Saya mohon, semua kerja dengan serius. Kita ini diberi tugas untuk melayani masyarakat, ” tandasnya.
