MUNA

Aksi Blokade Jalan Berlanjut, Frasa Kembali Sandra Tiga Unit Randis

1880
Tampak Mobil Operasional Dinkes Muna Yang di sandra Frasa Laiba (Foto: Ist)
Tampak Mobil Operasional Dinkes Muna Yang di sandra Frasa Laiba (Foto: Ist)

Reporter: Arto Rasyid
Editor: Sardin.D

MUNA – Aksi blokade total jalan provinsi di Desa Laiba dan Desa Wakumoro Kecamatan Parigi masih berlanjut. Forum masyarakat (Frasa) kembali menyandera tiga unit kendaraan dinas (Randis), diantaranya mobil oprasional Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muna, Kamis, 26 Agustus 2021.

Dari aksi tersebut, tercatat sudah delapan unit randis dan dua alat berat yang disandera oleh massa aksi sebagai jaminan agar Pemrov Sultra memastikan pengaspalan jalan provinsi di Desa Laiba-Wakumoro masuk dalam APBD Perubahan.

Korlap Frasa Desa Laiba, Boisandri mengatakan, randis dan alat berat akan dilepas setelah material datang dan dikerja untuk mengfusionalkan jalan, jika tidak maka tiga unit randis yang baru saja disandera akan menambah koleksi dijadikan monumen didua titik blokade jalan.

“Saat Bupati Muna datang mediasi, memang ada kesepakan blokade jalan dibuka setengah tapi dengan catatan randis tidak boleh melintas dilokasi, tapi mobil operasional dinkes tetap lewat dengan membuka plat nomor (DT) tapi masyarakat saat itu mengenali,” ujar Boisandri pada MediaKendari.Com.

Baca Juga:  Sekelompok Pemuda, Pesta Miras di Depan Rujab Kasrem 143/HO Nekat Melakukan Peryerangan dan Pengurasakan Di Amankan ke Polres Kendari

Boisandri mengingatkan apabila tidak ada juga kejelasan dari Pemprov Sultra, gerakan masyarakat akan lebih ekstrime seperti membakar randis dan alat berat yang disandera atau bahkan menjualnya untuk membiayai perbaikan jalan.

“Kami dapat info melalui anggota dprd sultra, frebi rifai kalau pemprov mau melakukan mediasi tapi kami menolak untuk kesana karena masyarakat ingin mediasi disini (titik blokade jalan),” bebernya.

Lanjut Boisandiri, jika randis dan alat berat sebenarnya hanya sebagai jaminan agar Pemprov Sultra menggaransikan pengaspalan jalan provinsi di Desa mereka masuk dalam pembahasan APBD P.

“Kami memahami dengan postur anggaran saat ini, permintaan masyarakat tidak muluk muluk bagaimana jalan provinsi di Desa kami segera terealisasi,” pintanya.

Meski aksi blokade jalan kini mulai menuai kontra dari sejumlah kalangan karena mengakibatkan terganggunya aktifitas ekonomi orang banyak, Boisandri mengaku tetap menerima sebagai konsekuensi dari pergerakan.

Namun Ia tetap meminta kebersamaan dari pihak yang kontra untuk dapat memahami bersama kondisi saat ini agar tidak terjadi benturan sesama masyarakat.

“Sekalipun kami dibenturkan dengan kepolisian sampai dipenjara, kami selaku kordinator pergerakan tidak mundur dan tetap pada prinsip,” pungkasnya.

You cannot copy content of this page

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version