Reporter : Hasrun
BOMBANA – Sekretaris Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sultra, Wiwin Irawan angkat bicara terkait pembatasan sepihak akun resmi @prd_indonesia dan berapa akun pengurus Komite Pimpinan Pusat (KPP) PRD oleh pihak Twitter.
Pasalnya, Senin 03 Angustus 2020 kemarin secara tiba – tiba akun Twitter beberapa pengurus PRD tidak dapat diakses.
“Ada diera demokrasi saat ini, Twitter tidak mencerminkan demokratisasinya,” ujar Wiwin Irawan via WhatsApp, Selasa 4 Agustus 2020.
Ia menegaskan pembatasan sepihak akun resmi partai dan beberapa akun pengurus pusat PRD merupakan pengekangan terhadap demokrasi. Seperti diketahui bahwa selama ini akun resmi PRD digunakan untuk melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah, dan memberikan pandangan politik yang sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
“Jadi agak mengherankan dan patut dipertanyakan pembatasan sepihak yang dilakukan oleh @twitterID ini,” geramnya.
Ia juga mengungkapkan menjelang HUT PRD yang ke-24 tepatnya pada tanggal 22 Juli 2020, PRD mempersiapkan beberapa rangkaian acara. Untuk tetap mematuhi protokol negara ditengah wabah Covid-19, rangkaian acara HUT PRD dilakukan melalui via online.
Bahkan menjelang pidato Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priyono tiba-tiba saja akun zoom yang biasa dipakai sebelumnya tidak dapat diakses pula karena pihak zoom kembali meminta konfirmasi email dan lain-lain. “Padahal dalam mempersiapkan acara sebelumnya tidak ada masalah,” ujarnya.
Ia menjelaskan menjelang HUT PRD dengan tagar #MenangkanPancasila & #RakyatAdilMakmur di Twitter sempat tembus menjadi trending topik dan beberapa hari yang lalu, juga akun resmi twitter PRD Indonesia membuat utas tentang kritik terhadap kebijakan pemerintah tentang dana covid19 100 Trilyun yang dialokasikan ke pihak koorporasi.
“Dalam utas tersebut PRD Indonesia kurang bersepakat bantuan dana besar ke korporasi, tapi menitik beratkan alokasi anggaran pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai soko guru ekonomi Bangsa Indonesia,” bebernya.
Wiwin menambahkan di Twitter tagar seperti #JokowiProKorporasi dan #Selamatkan UMKM sempat mengisi jagad maya khusunya di twitter.
Dengan demikian ia menyangkan perbuatan sepihak twitter yang membatasi sepihak akun resmi PRD dan beberapa pengurus pusat.
“Semestinya sebagai salah satu penyedia jasa sosmed bagi penggunanya di era digital ini, dapat mengedepankan azas demokrasi,” pungkasnya.
