KENDARI – Direktur AMAN Center, Laode Rahmat Apiti angkat bicara soal statemen ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sultra, Hidayatullah yang menyoroti program pasangan Gubernur Sultra Ali Mazi – Lukman Abunawas (AMAN).
Dalam penilaiannya melalui salah satu media lokal di Sultra, Ketua JaDi Sultra mengatakan bahwa program AMAN hingga 100 hari lebih kepemimpinan mereka masih samar-samar.
Laode Rahmat menilai pernyataan tersebut adalah hal yang tidak logis sebab program hingga saat ini masih sementara loading.
“Jadi terwujudnya sebuah program bukan kaya buat cucur yang sekali aduk langsung masak, program terus berjalan ada proses yang harus dilalui sehingga tidak melanggar regulasi,” tulisnya pada pesan WhatsAppnya, Senin (24/12/2018).
Lanjut pria yang akrab disapa Order ini mengatakan, salah satu program 100 hari AMAN misalnya pada saat Hari Guru Gambar Sultra menaikan intensif guru honorer dari Rp200.000 menjadi Rp1 juta.
“Ini kongkrit dan mendapat apresiasi dari para pendidik,” jelasnya.
Ditambahkannya, terkait Gubernur Ali Mazi yang jarang memimpin apel, hal tersebut perlu dipahami bukan berarti gubernur “malas” tapi dia biasanya bertugas di luar daerah.
“Beliau bertugas di luar daerah, sehingga diwakilkan pada Wagub atau Sekda. Jangan menilai sepintas lalu karena urusan Gubernur bukan cuman apel pagi dan sore masih banyak hal-hal strategis menyangkut kepentingan rakyat yang harus dituntaskan,” tegas Rahmat.
Terkait dengan reformasi birokrasi ini menjadi agenda utama dan dalam perekrutan nya nanti tentu kompetensi menjadi utama.
“Kita harus sabar karena untuk menyegarkan birokrasi sesuai regulasi 6 bulan setelah dilantik,” pintanya.
Masih banyak yang bisa dilihat oleh publik, salah satu contoh kongkrit Gubernur dan Wakil Gubernur mencopot Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang bermasalah.
” Ketika di Dikbud Sultra terjadi OTT dalam hitungan hari Kadisnya dicopot,” bebernya.
Rahmat menjelaskan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra tidak anti kritik bahkan dengan adanya pengawasan publik akan diterima dengan sangat positif.
“Dengan adanya oposisi juga bagus, asal oposisinya solutif apalagi paradigma pemerintahan saat ini open goverment jadi partisipasi publik sangat diharapkan,” tukasnya. (B)
