Reporter: Rahmat R
Editor: La Ode Adnan Irham
JAKARTA – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari.
“Memang masa reses kali ini selain mengunjungi langsung konstituen, kami memanfaatkan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan salah satu daerah dengan beban sampah terbesar di Sultra adalah Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi kita”, ucap politisi muda Sultra ini melalui rilisnya, Selasa (25/12/2019).
Lanjutnya, Kota Kendari pernah meraih predikat baik dari pemerintah pusat dalam pengeloaan sampahnya, yang dibuktikan dengan berturut-turut mendapatkan Piala Adipura 2014 dan 2015.
“Beberapa tahun belakangan predikat tersebut sudah mulai menurun, untuk itu saya selaku Senator Perwakilan Sulra di Komite II ingin mengetahui apa masalah sebenarnya,” beber Srikandi muda Sultra ini.
Kunjungan yang diterima Kepala Dinas LHK Kota Kendari, Nismawati, Kepala Bidang Persampahan Suprayitno dan pejabat esolon III dan IV di lingkungan Dinas LHK Kota Kendari.
Dalam diskusi, Pemerintah Kota Kendari memberikan informasi beberapa kendala dan masalah yang dihadapi Dinas LHK.
“Saya baru dua minggu dilantik, namun saya telah melakukan koordinasi dengan semua pihak disini. Setelah itu saya sudah dapat menyimpulkan apa sebenarnya persoalan Dinas ini. Kami sangat kekurangan armada dan beban sampah dari tahun ke tahun meningkat. Jumlah penduduk kota Kendari meningkat drastis, dari 200 ribu meningkat hingga 400 ribu saat ini,” katanya.
Menurut dia, tentu saja diikuti beban sampah rumah tangga meningkat, sementara armada pengangkut belum bertambah bahkan berkurang karena rusak dan lain sebagainya.
Kemudian program buang sampah tepat waktu di tempat-tempat pembuangan sementara juga belum sepenuhnya dilaksanakan masyarakat. Sehingga sampah-sampah yang telah diangkut setelah itu kembali menumpuk.
Kepala Bidang Persampahan Dinas LHK Kota Kendari Suprayitno juga mengungkapkan, selain persoalan armada kami juga masih terkendala oleh SDM pengangkut sampah dan tim penyapu yang pekerjaan ini masih dibilang adalah pekerjaan pilihan terakhir.
BACA JUGA :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
Selain karena status pekerjaan yang tidak mengenakan, juga honor mereka masih sangat kurang karena kemampuan APBD kami untuk gaji mereka terbatas. Banyak dari petugas kita bertahan dipekerjaan ini, hanya karena masih berharap diangkat menjadi PNS melalui jalur K2.
“Untuk itu kami berharap ibu sebagai anggota DPD RI dapat menyuarakan agar pengangkatan honorer K2 dapat segera terealisasi,” harapnya.
Untuk diketahui, kegiatan kali ini ditutup dengan mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Puuwatu Kota Kendari, untuk melihat kondisi terkini dari TPA terbaik se-Indonesia itu. (B)
