JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Sidarto Danusubroto menilai gerakan 2019GantiPresiden yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh kubu Prabowo Subianto menghadapi Pilpres 2019 tidaklah etis. Pasalnya, kubu penantang petahana tersebut dinilai sudah memiliki pasangan capres dan cawapres yang akan diusung.
“Ya, menurut saya tidak etis ya,” kata Sidarto Danusubroto saat ditemui wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).
“Mereka kan sudah memiliki pasangan capres dan cawapres yang akan diusung, maka yang harus mereka lakukan itu yakni menjual pasangan tersebut yakni Prabowo Subianto- Sandiaga Uno kepada masyarakat,” sambungnya.
Menurutnya, gerakan ganti presiden itu tidaklah etis dalam berdemokrasi di Indonesia. Ia pun meminta untuk mensosialisasikan capres maupun cawapres yang telah diusung.
“Kalau kita Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, nah kalau disana Prabowo-Sandiaga. Maka sosialisasikanlah itu,” tandas Sidarto.
Selain itu, Sidarto mempertanyakan arah dari gerakan Ganti Presiden tersebut. Dirinya pun tak menampik jika gerakan tersebut ditunggangi oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Bisa jadi ditunggangi oleh HTI, itu posible. Saya bukan suudzon ya, itu posible. Jadi kalqu sudah punya pasangan, maka itulah yang harus disosialisasikan. Ganti Presien itu nggak jelas arahnya kemana,” Katanya kembali menegaskan.
Terkait dengan soal keamanan yang ditimbulkan oleh gerakan tersebut, kata Sidarto, itu merupakan tugas kepolisian. Kepolisian memiliki tugas dalam mencegah terjadinya benturan. Oleh karena itu, mensosialisasikan capres-cawapres melalui gerakan 2019 Ganti Presiden itu menimbulkan benturan, pro dan kontra di daerah.
“Untuk itu, polisi berhak untuk melakukan pencegahan terjadinya benturan tersebut. Makanya ada izin keramaian,” tutup Sidarto.(a)
