JAYAPURA – Jarak tempuh yang jauh, ruas jalan yang belum seluruhnya beraspal, dan terbatasnya moda transportasi merupakan elemen penting bagi para bidan di Papua dalam memperkuat kapasitas diri untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta layanan akseptor KB kepada masyarakat.
Karena itu saat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) membuka Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Bidan di Fasyankes Angkatan II Tahun 2022 Provinsi Papua, kesempatan itu tidak disia-siakan.
Terlihat dua peserta yang berasal dari daerah yang cukup sulit dijangkau turut hadir di tengah-tengah peserta yang lain.
Bidan Wery Ury dari Kabupaten Jayawijaya dan Bidan Martha Swabra dari Kabupaten Supiori, meskipun keduanya harus menempuh jarak ratusan kilometer melalui jalur udara, namun tidak mengurangi semangat dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BKKBN ini.
“Saya sangat senang dan bersyukur mengikuti pelatihan ini di tahun ini, saya khawatir kesempatan ini tidak datang lagi di waktu mendatang. Karena jujur saya belum punya sertifikat jadi saya selama ini melakukan segala sesuatu yang mengenai implan dan AKDR secara otodidak berdasarkan ajaran dari fasilitator yang sudah punya sertifikat.” ujar Wery Ury.
Semangat yang sama juga datang dari bidan Martha Swabra dari Kabupaten Supiori yang mengapresiasi kegiatan pelatihan BKKBN bagi para bidan ini.
“Saya bersemangat sekali ikut pelatihan ini, karena ini kesempatan yang langka dan saya ingin setelah ini saya bisa lebih kompeten, punya sertifikat dan bisa layani masyarakat lebih banyak lagi. Karena di kampung itu banyak yang butuh kita punya tenaga, sayang sekali kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan baik-baik.” ujar Martha Swabra.
Perlu diketahui, BKKBN menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan KB bagi tenaga kesehatan terutama Bidan sebagai salah satu cara strategis dalam memperbaiki kualitas atau meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan Pelayanan KB.
Dalam menyelenggarakan pelatihan ini Perwakilan BKKBN Provinsi Papua telah memasuki angkatan ke-II dan melibatkan peserta bidan dari beberapa kabupaten se-Provinsi Papua.
Adapun kegiatan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Bidan di Fasyankes Angkatan II Tahun 2022 Provinsi Papua berlangsung secara hybrid, yakni secara daring pada tanggal 24 Oktober-3 November 2022 dan luring tanggal 7-13 November 2022.
Peserta bidan yang berjumlah 17 orang berasal dari beberapa kabupaten yakni Kabupaten Sarmi, Keerom, Merauke, Mappi, Tolikara, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Mimika, Biak Numfor, Waropen dan Supiori.
Kegiatan secara luring dihadiri oleh Koordinator Bidang Latbang BKKBN Papua, Eli Marni Tanjung, pemateri dari Ketua IBI Provinsi Papua, Dionesia Pri Utami, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Margaretha dan dari dokter spesialis obgyn, dr. Josef William Wattimury, SpOG.
“Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kualitas provider dalam pelayanan kontrasepsi sesuai dengan standar pelayanan” ujar Koordinator Bidang Latbang BKKBN Papua Eli Marni Tanjung.
Berdasarkan data pencapaian akseptor pada pelayanan TNI Manunggal KB Kesehatan di Provinsi Papua tahun 2022, jenis KB yang paling banyak diminati adalah Suntik sebanyak 9.092 atau 106,96%, Implan sebanyak 3.628 atau 194,22%, Pil sebanyak 2.018 atau 128,86%, dan IUD sebanyak 1.034 atau 2154,17%.
Angka kematian ibu melahirkan dari 66 pada 2019 naik jadi 70 kasus pada 2020. Kendati demikian angka kematian bayi di Papua dari 2019 sebanyak 288 turun menjadi 283 pada 2020.
“Harapan saya peserta bidan yang mendapatkan ilmu dari pelatihan ini bisa menerapkan ilmu tersebut di lapangan. Mereka sebagai provider dan tim medis di lapangan setelah mendapatkan sertifikat nanti bisa melayani dan menjangkau akseptor yang lebih banyak lagi tentunya sesuati prosedur dan standar yang berlaku,” jelas Eli Marni.
Di tempat yang sama, seusai memberikan materi pada hari pertama, ketua PD IBI Provinsi Papua sebagai salah satu pemateri mengharapkan agar para bidan bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kompeten dan mendapatkan sertifikat dalam melakukan pelayanan di masyarakat.
“Nantinya teman-teman diharapkan bisa melakukan pemasangan implan, IUD, bahkan pencabutan secara terstandar, dengan prosedur yang sudah ditentukan yang diajarkan di pelatihan ini. Selanjutnya karena mereka sudah terstandarisasi, setelah pelatihan sudah kompeten, dan mendapatkan sertifikat. Dengan adanya sertifikat itu maka menjadi bukti bahwa mereka sudah kompeten dan bisa melakukan pelayanan di lapangan” ujar Ketua IBI Provinsi Papua, Dionesia Pri Utami.
