Reporter : Rahmat R.
Editor : Taya
KENDARI – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) malas masuk kerja setelah libur lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah.
Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Lukman Abunawas menegaskan, pemberitaan sanksi tersebut berdasarkan, intruksi MenPAN RB, surat edaran Mendagri, BKN Pusat dan SK Gubernur Sultra. Kata Lukman, poinnya adalah tentang ASN yang tidak ikut Upacara Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2019 dan tidak masuk pada hari pertama berkantor setelah cuti bersama lebaran 1 Syawal 1440 Hijriyah, Senin (10/6/2019) lalu.
“Sanksinya adalah pemotongan TPP. Untuk Sultra adalah TPP bagi ASN pejabat struktural adalah 20 persen untuk hari terakhir berkantor dan hari pertama berkantor. Sementara non struktural dipotong 10 persen,” kata Lukman saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/6/2019) .
Lukman menambahkan, ASN yang tidak dapat sanksi kecuali pegawai sakit yang dibuktikan dengan ketarangan sakit dari dokter dan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan SPT serta pegawai yang melakukan perjalanan khusus dalam hal ini mendampingi Gubernur, Wagub maupun Sekda.
Baca Juga :
- Cabup Harmin Ramba Beri Penjelasan Kepada Cawabup Syamsul Ibrahim Terkait Konsep Pembangunan Konawe Maju Menuju Kota PADI buat Samsul
- Pengerjaan Jalan Lambuya – Motaha Capai 80 Persen, Ketua DPD Gerindra Sultra : Panjang Jalan Yang Akan DiKerjakan 23,5 KM
- Paslon No 3 HADIR, Tampil di Panggung Debat Dengan Menguasai Materi dan Bermartabat
- Akses Jalan di Ambekairi, Latoma Hingga Desa Nesowi Kecamatan Latoma Sedikit Hari Lagi Rampung, Pengguna Jalan Ucapkan Terima Kasihnya Kepada Harmin Ramba
- Prabowo Menang Besar di Konawe Saat Pilpres, Perbaiki Sejumlah Jalan Rusak di Kabupaten Konawe Wujud Kerja Nyata Partai Gerindra
- Angkat Visi Konawe Maju Menuju Kota Padi, Ini 5 Misi dan 18 Program Unggulan Pasangan HADIR
“Sudah ada datanya di BKD Sultra dan Biro Organisasi dan akan dipotong TPP bulan Juli yang akan diterima bulan Juni,” bebernya.
Terkait daftar, Lukman menyebut untuk Pejabat Eselon II yang tidak hadir pada 10 Juni juga sudah ada daftarnya yakni satu orang. Namun alasannya adalah cuti.
“Tidak usah kita sebut siapa dia kalau staf biasa banyak, ada datanya. Sanksinya segera diberikan,” tandas mantan Bupati Konawe dua periode ini.(a)
