JAKARTA, Mediakendari.com – Kabar besar datang dari Jakarta, Semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi landasan penting dalam gagasan pembentukan Asosiasi Penambang UMKM dan Koperasi Indonesia.
Organisasi ini dirancang sebagai wadah nasional untuk memperkuat peran koperasi, UMKM, dan pengusaha lokal dalam industri pertambangan serta mendorong pemerataan ekonomi di berbagai daerah.
Gagasan tersebut dibahas dalam pertemuan awal antara Rusmin Abdul Gani, Ketua Umum HIPTI, dan Biben Akbar, Ketua Koperasi Alumni Lemhannas.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun konsolidasi nasional yang bertujuan memberikan ruang lebih luas kepada pengusaha lokal agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kegiatan usaha yang legal, profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Ketua HIPTI Sultra, Rusmin mengatakan Pembentukan asosiasi ini memiliki semangat untuk mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dikatakannya, Salah satu sasaran penting dalam RPJMN 2025-2029 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen pada 2029.
“Sasaran tersebut membutuhkan kerja bersama seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, dunia usaha, koperasi, UMKM, dan masyarakat daerah,” ujar Rusmin.
Rusmin menambahkan, Asosiasi ini ingin mengambil bagian dalam upaya tersebut melalui penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam, peningkatan kapasitas pengusaha lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan rantai pasok industri pertambangan.
“Asta Cita tidak hanya dipandang sebagai agenda pemerintah, tetapi juga sebagai semangat bersama untuk membangun kemandirian ekonomi, memperkuat kewirausahaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat hilirisasi, dan mewujudkan pemerataan pembangunan,” cetusnya.
PERTAMBANGAN HARUS MEMBERIKAN MANFAAT BAGI DAERAH.
Maraknya pengungkapan kasus pertambangan ilegal di berbagai wilayah Indonesia menjadi momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola pertambangan nasional.
“Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Namun, penataan sektor pertambangan juga harus disertai dengan pembukaan kesempatan usaha yang adil bagi koperasi, UMKM, dan pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan,” urainya.
Disisi lain, Lanjut Rusmin, Para penggagas menilai bahwa pemberantasan pertambangan ilegal perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem pertambangan legal.
“Dengan demikian, masyarakat di daerah penghasil tambang tidak hanya menyaksikan aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang tumbuh di wilayahnya,’ pungkasnya.
DUA AGENDA STRATEGIS PERJUANGAN ASOSIASI
Rencana pembentukan asosiasi ini akan difokuskan pada dua agenda utama:
1. Mengawal WIUP Prioritas bagi Koperasi dan UMKM.
Asosiasi diharapkan menjadi wadah edukasi, konsolidasi, dan pendampingan bagi koperasi serta badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti mekanisme WIUP prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2025 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.
Tujuannya adalah memperkuat kesiapan kelembagaan, administrasi, kemampuan usaha, dan kapasitas SDM agar koperasi dan UMKM dapat berpartisipasi secara profesional.
2. Memperkuat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal.
Agenda kedua adalah mendorong pemberdayaan perusahaan jasa pertambangan lokal dengan mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026*.
Asosiasi diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas, kompetensi, legalitas, dan daya saing perusahaan jasa pertambangan lokal agar mampu mengambil peluang kemitraan sesuai ketentuan yang berlaku.
MENDORONG HILIRISASI DAN KEKUATAN EKONOMI DAERAH
Salah satu cita-cita besar asosiasi adalah memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan masyarakat daerah.
Industri pertambangan memiliki rantai ekonomi yang luas, antara lain:
– Jasa pertambangan dan kontraktor lokal.
– Transportasi dan logistik.
– Konstruksi dan infrastruktur.
– Penyediaan alat berat dan perlengkapan.
– Katering dan kebutuhan operasional.
– Perdagangan dan penyediaan barang.
– Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi.
Peluang tersebut perlu dihubungkan dengan kemampuan koperasi, UMKM, dan pengusaha lokal agar manfaat ekonomi sektor pertambangan dapat dirasakan lebih luas.
BUKAN SEKADAR ASOSIASI, TETAPI GERAKAN EKONOMI NASIONAL
Para penggagas menginginkan organisasi ini tidak hanya menjadi wadah komunikasi para pelaku usaha pertambangan, tetapi juga menjadi rumah besar perjuangan pengusaha lokal, koperasi, dan UMKM Indonesia.
Cita-cita besarnya adalah mengubah posisi pengusaha lokal dari sekadar penonton menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam.
Organisasi ini diharapkan dapat menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam mendukung Asta Cita, terutama dalam aspek penguatan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, pemerataan ekonomi daerah, serta pengembangan SDM.
Para penggagas juga menegaskan bahwa asosiasi ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan aktivitas pertambangan ilegal, menjanjikan pemberian izin, ataupun mengambil alih kewenangan pemerintah* dalam proses perizinan.
MENUJU PEMBENTUKAN ORGANISASI NASIONAL
Pertemuan awal antara Rusmin Abdul Gani dan Biben Akbar akan ditindaklanjuti dengan konsolidasi para penggagas, pembentukan tim formatur, penyusunan visi dan misi, perumusan AD/ART, serta persiapan struktur kepengurusan nasional.
Rencana pembentukan asosiasi ini masih berada dalam tahap penjajakan dan belum dinyatakan resmi berdiri.
PESAN PERJUANGAN :
“Asta Cita harus menjadi semangat bersama. Sumber daya alam Indonesia harus mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional yang memberikan kesempatan kepada koperasi, UMKM, dan pengusaha lokal untuk tumbuh, berkembang, serta berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat.”
DARI DAERAH UNTUK INDONESIA.
PENGUSAHA LOKAL BERDAYA, KOPERASI BERJAYA, SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT.
Liputan : Tim Redaksi.
