BREAKING NEWSHUKUM & KRIMINALNASIONALPERTAMBANGANPOLDA SULTRAPOLISIPROV SULTRA

BADKO HMI Sultra Rilis Pers : Bongkar Jejaring Bisnis Tambang Nikel, Sorot Arif Kurniawan dan Istri Gubernur ASR Arinta Nila Hapsari

BADKO HMI Sultra Rilis Pers : Bongkar Jejaring Bisnis Tambang Nikel, Sorot Arif Kurniawan dan Istri Gubernur ASR Arinta Nila Hapsari

KENDARI, Mediakendari.com – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Tenggara merilis pers terbuka bertajuk Bongkar Jejaring Bisnis Tambang Nikel di Sulawesi Tenggara.

Rilis itu menyoroti nama pengusaha Arif Kurniawan (AK) dan Istri Gubernur Andi Sumangerulka, Arinta Nila Hapsari (ANH), yang disebut masuk dalam penelusuran kepemilikan perusahaan.

BADKO HMI menegaskan, rilis ini bukan untuk menghakimi seseorang, tapi untuk mendesak aparat penegak hukum membuka jejak kepemilikan dan beneficial ownership – siapa pemilik manfaat sebenarnya di balik perusahaan tambang nikel di Sultra.

“Jangan hanya periksa nama yang tercatat di atas kertas. Telusuri siapa yang mengendalikan, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang sesungguhnya menerima manfaatnya,” tulis BADKO HMI Sultra dalam rilis persnya.

Rilis itu ditutup dengan slogan khas mereka:

– YAKUSA (YAKIN USAHA SAMPAI)
– KEKUASAAN, BISNIS, DAN SUMBER DAYA ALAM HARUS TERBUKA.

Apa Isi Rilis BADKO HMI Sultra?

1. Jejak Kepemilikan dan Beneficial Ownership

BADKO HMI memetakan sejumlah perusahaan yang disebut saling terkait:

PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) – Tambang Nikel Di Pulau Kabaena

PT TMS adalah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Perusahaan ini sebelumnya sudah diakui ASR dalam debat Pilgub 2024 sebagai tambang yang terkait dengan dirinya.

Dalam rilis BADKO HMI, PT TMS disebut memiliki jejak kepemilikan yang berlapis:

– PT Bintang Delapan Tujuh Abadi disebut sebagai salah satu pemegang saham PT TMS
– Di dalam PT Bintang Delapan Tujuh Abadi, BADKO HMI menyebut:
– Arif Kurniawan : 99% pemilik manfaat.
– Arinta Nila Hapsari: 1% pemilik manfaat.

Penelusuran lain yang dikutip media sebelumnya juga menyebut:

Berdasarkan penelusuran Mongabay yang dipublikasikan pada Juli 2026, sebelum perubahan data perseroan pada 21 Maret 2024, PT BDTA tercatat memiliki 25 persen saham PT TMS. Di dalam PT BDTA, Alaniah Nisrina tercatat memiliki 99 persen saham, sedangkan Arinta Nila Hapsari memiliki 1 persen saham.

Keduanya merupakan anak dan istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.

Artinya, ada perbedaan versi data soal siapa pemegang 99% di PT Bintang Delapan Tujuh Abadi.

Versi BADKO HMI menyebut Arif Kurniawan, versi penelusuran media sebelumnya menyebut Alaniah Nisrina, anak ASR-ANH.

Karena itu, data AHU terbaru yang harus dibuka, bukan sekadar klaim sepihak.

PT Tribhuwana Sukses Mandiri (TSM).

Perusahaan ini juga disorot BADKO HMI. Dalam penelusuran CERI dan WALHI, perusahaan ini disebut:

Nama Arif Kurniawan juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri (TSM), perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra.

Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra, disebut tercatat memiliki 25 persen saham PT TSM.

Selain itu, Arinta tercatat memiliki 30 persen saham senilai Rp18 miliar di PT Baula Petra Buana dan 70 persen saham senilai Rp1,75 miliar di PT Kabaena Kromit Prathama.

PT Dua Delapan Resources (DDR)

Perusahaan ini disebut BADKO HMI dan WALHI sebagai perusahaan yang berkaitan dengan transaksi pembelian saham PT TMS.

Arif juga tercatat sebagai pemilik manfaat PT Dua Delapan Resources yang membeli saham PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) – tambang milik Andi Sumangerukka yang secara terbuka diakui sang gubernur saat debat Pilgub Sultra 2024 lalu.

Ada klaim transaksi Rp100 miliar yang disebut dalam penelusuran CERI, tapi *sampai hari ini belum ada bukti resmi dari Kejagung bahwa uang itu masuk ke rekening pribadi ASR atau ANH.

2. Persoalan Serius Yang Harus Diusut – Versi BADKO HMI*

BADKO HMI menyebut ada 4 persoalan serius yang harus diusut:

Aktivitas PT TMS Di Pulau Kabaena

Aktivitas PT TMS di Pulau Kabaena disebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan diduga merusak lingkungan.

Laporan WALHI dan Satya Bumi berjudul Kabaena Jilid II juga menyebut:

PT TMS sendiri merupakan perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena.

Arif juga tercatat sebagai direktur di PT Tribhuwana Sukses Mandiri, perusahaan di mana Arinta menjadi pemegang saham.

Dugaan Aliran Dana Dan Pembiayaan Kampanye

BADKO HMI menyebut dugaan adanya aliran dana dan dugaan pembiayaan kampanye yang perlu ditelusuri lewat dokumen resmi KPU, Bawaslu, PPATK, dan Kejagung.

Ini yang paling sensitif, Sampai hari ini:

– Belum ada pengumuman resmi dari KPU, Bawaslu, KPK, PPATK, atau Kejagung bahwa dana kampanye ASR berasal dari AK atau dari tambang ilegal
– Belum ada bukti bahwa AK menyumbang dana kampanye ASR
– Yang ada baru desakan agar dokumen LADK, LPSDK, LPPDK, dan RKDK dibuka

Dugaan Aliran Dana Kepada Pihak Yang Memiliki Kedekatan Dengan Penyelenggara Negara.

BADKO HMI mendesak Kejagung menelusuri dugaan aliran dana kepada pihak yang memiliki kedekatan dengan penyelenggara negara, termasuk dugaan pemberian sesuatu untuk mempermudah perizinan.

Kejagung sendiri sudah mengungkap konstruksi umumnya:

Kejagung mendalami dugaan manipulasi izin pertambangan dan pemberian suap kepada penyelenggara negara dalam perkara tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga berlangsung selama 2013-2025.

Penyidik mengidentifikasi Arif Kurniawan (AK) sebagai sosok yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan sekaligus menjadi penerima manfaat dari aktivitas pertambangan tersebut.

Kejagung juga menduga terdapat pemberian suap kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi dan perizinan pertambangan.

Tapi Kejagung belum mengumumkan nama pejabat yang diduga menerima suap. Identitasnya masih didalami.

Potensi Konflik Kepentingan Antara Jabatan Dan Bisnis Keluarga.

Ini poin paling penting dari BADKO HMI. Potensi konflik kepentingan antara jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara dan bisnis tambang keluarga harus ditelusuri.

“Kekuasaan, Bisnis, dan Sumber Daya Alam Harus Terbuka. Kalau Gubernur adalah pejabat yang punya kewenangan atas perizinan, pengawasan, dan kebijakan tambang, sementara keluarganya tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan tambang, maka potensi konflik kepentingan itu nyata dan harus dijelaskan secara terbuka,”

Potensi konflik kepentingan bukan otomatis bukti korupsi. Tapi kalau tidak dijelaskan, publik akan terus curiga.

Apa Kata Kejagung Soal AK?

Kejagung sudah menetapkan konstruksi penyidikan tambang nikel Sultra periode 2013-2025:

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saeful Bahri Siregar, pada Jumat (6/11/2026), mengungkapkan bahwa terdapat enam perusahaan yang diduga berada di bawah kendali AK. Keenamnya adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT HJ.

Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita uang tunai Rp11,795 miliar, sejumlah dokumen, serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, dan rekaman CCTV.

Kejagung menyebut AK diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, hingga keterangan resmi disampaikan, AK masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik mendeteksi keberadaannya di luar negeri.

Dan perkembangan terbaru:

Kejagung secara resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel Sultra.

Untuk diketahui, PT TMS belum masuk dalam daftar 6 perusahaan yang disebut Kejagung sebagai perusahaan yang dikendalikan AK dalam penyidikan itu. PT TMS masuk dalam desakan masyarakat sipil, WALHI, Satya Bumi, dan BADKO HMI agar juga ditelusuri.

6 Tuntutan BADKO HMI Sultra

Dari rilis pers dan pernyataan sebelumnya, BADKO HMI Sultra mendesak:

1. Bongkar beneficial ownershif. Jangan hanya periksa nama di atas kertas, telusuri siapa pengendali dan penerima manfaat sebenarnya
2. Periksa seluruh jejaring perusahaan – Termasuk PT TMS, PT TSM, PT Dua Delapan Resources, PT Bintang Delapan Tujuh Abadi, dan perusahaan terkait lainnya
3. Telusuri aliran dana. Termasuk dugaan transaksi pembelian saham PT TMS dan dugaan aliran dana ke pihak terkait
4. Periksa oknum pejabat di balik suspen tambang.

BADKO HMI sebelumnya juga mendesak Kejagung memeriksa pejabat yang diduga terlibat dalam pemberian suspen 3 kali terhadap PT BSJ dan PT KAA yang IUP-nya sudah berakhir sejak 2015
5. Buka dokumen perizinan. Buka seluruh dokumen dan dasar hukum penerbitan IUP, suspen, dan RKAB
6. Jangan hanya bidik korporasi. Usut juga penyelenggara negara yang diduga terlibat, kalau terbukti

BADKO HMI Sultra akan terus mengawal perkara ini.

“Kami ingin Kejaksaan Agung membongkar seluruh rantai pengambilan keputusan, bukan hanya korporasi,” tulis Dalam Rilis.

Sebelumnya, Sekretaris Umum BADKO HMI Sultra, Andi Aswar, juga menegaskan:

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum BADKO HMI Sulawesi Tenggara, Andi Aswar menegaskan bahwa pengusutan perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada korporasi, tetapi harus menyentuh seluruh pejabat yang diduga terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Laporan : Tim Redaksi.

Exit mobile version