Reporter: Erlin
KENDARI – DPRD Konawe Selatan (Konsel) diusulkan membentuk Panitia Khusus (Pansus) keuangan daerah, untuk mendalami masalah keterlambatan pencairan sejumlah item anggaran.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Konsel, Ramlan, bahwa Pansus diperlukan untuk mengetahui kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel secara riil.
Ia menjelaskan, item anggaran yang mengalami keterlambatan pencairan misalnya gaji Aaparatur Sipil Negara (ASN) untuk Januari – Februari 2020, dana perjalanan serta dana reses DPRD Konsel.
“Reses anggota DPRD harusnya sudah dilaksanakan di Januari atau Februari 2020. Tapi sampai pertengahan Maret ini belum dilaksanakan,” ungkap Ramlan, Kamis malam, 19 Maret 2020.
Anggota DPRD dari Dapil II Konsel ini menyebut, hal ini harus disikapi serius. Menurutnya, dari RDP antara DPRD dan Pemda Konsel kerlambatan itu diklaim karena dana transfer pusat belum masuk.
“Kami khawatirkan jika dana transfer pusat tidak kunjung masuk, gimana kondisi daerah kita ini kedepannya,” tegas Ramlan.
Ia menyesalkan keterlambatan ini karena berdampak DPRD terlambat menyerap aspirasi di reses masa sidang pertama. Sedangkan, Pemda selesai melaksanaan Musrenbang kecamatan dan kabupaten.
“Jadi nanti kalau kita turun sifatnya untuk menggugurkan kewajiban saja, karena pokok-pokok pikiran itu sudah tidak bisa diakomodir lagi, karena penyusunan RKPD telah selesai,” ujarnya.
Ramlan juga menuturkan, jika Pansus dibentuk maka akan bekerja untuk membedah masalah dalam postur keuangan Pemda Konsel saat ini, untuk kemudian dicarikan solusinya.
Dirinya juga meminta TAPD memberikan penjelasan secara riil, termasuk jika Pemda dalam status defisit. Menurutnya, kondisi saat ini pengelolaan keuangan terkesan tidak transparan.
“Kalau mengalami defisit agar kami diberikan data secara riil, kisaran defisitnya berapa miliar. Karena hari ini yang disampaikan kaitannya dengan dana transfer pusat yang belum masuk,” tutupnya.
