Reporter : Jaspin
Editor : Kang Upi
TIRAWUTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi – Tengara (Sultra) mensinyalir adanya sejumlah wilayah di daerah tersebut, yang berpotensi jadi titik rawan Pemilu.
Ketua Bawaslu Koltim Rusniyati Nur Rakibe, S.pd, M.pd menjelaskan, wilayah dimaksud tersebut yakni kawasan yang hingga kini masih terisolir, karena ulitnya akses dan kondisi medan yang berat untuk menuju daerah tersebut.
Ditemui usai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019, di Aula Kantor Kecamatan Tirawuta, Rabu (13/02/2019), Rusniyati menyebut, titik rawan tersebut ada di sejumlah kecamatan, di perbatasan.
Diantaranya, Kecamatan Ueesi, Ulu Iwoi, Kecamatan Aere Desa Awiu dan Taore, serta Kecamatan Dangia yang berbatasan dengan Kabupaten Bombana yakni Desa Lamosila.
“Itu yang agak rumit kami deteksi langsung dalam pengawasan, karena medannya yang kami pertimbangkan. Ini memungkinkan Calon Legislatif serta tim sukses masuk untuk melakukan kampanye terselubung,” ujarnya.
Menurutnya, bentuk kampanye terselubung yang dimaksudkannya adalah kampanye oleh peserta Pemilu yang dilakukan tanpa izin, berupa surat tanda terima pemberitahuan kampanye dari kepolisian.
“Itu wajib di miliki setiap Caleg dan ketika mereka lakukan kampanye tampa ijin, ini merupakan suatu pelanggaran,” tegasnya.
Tak hanya itu, Ia juga menyingung Caleg DPRD di Koltim, yang disebutnya belum ada yang memasukan surat ijin kampanye, baik partai maupun Caleg atau tim sukses. Hingga saat ini, baru dua Caleg DPR RI yang menyerahkan surat tersebut melalui tim sukses.
“Kami menyampaikan kapada para Caleg segera mengurus surat ijin kampanye yang dikeluarkan Kepolisian baik Polres maupun Polda,” tegasnya.
Rusniyati juga menuturkan, tujuan digelarnya Rakernis ini untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta sekretariat agar lebih mempertegas pengawasan di tingkat bawah.
“Apalagi sekarang jadwal kampanye Pemilu 2019 tidak lama lagi mendekati Hari H,” ungkapnya.
Menurutnya, pengawasan perlu di pertegas karena mendekati hari H pelaksanaan Pemilu 2019, kondisi politik sangat dinamis.
“Dinamika dalam proses politik mendekati hari H sangat dinamis dan cukup besar, maka dituntut hadirnya pengawasan Pemilu sehingga potensi – potensi pelanggaran Pemilu yang ada dalam proses kampanye ini bisa di minimalisir,” ujarnya.
Rakornis ini, kata Rusni juga merupakan salah satu bentuk atau cara untuk meningkatkan kemampuan kompetensi jajaran Bawaslu di bawah pada tingkat Kecamatan.
“Jadi kita akan memberikan penguatan bagaimana titik pokus pengawasan dalam proses pengawasan kampanye ini untuk mendeteksi potensi yang muncul dalam kampanye nanti” terangnya. (B)
