Reporter : Rahmat R.
Editor : Kang Upik
KENDARI – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktoral Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Rini Kadariyah menyebut serapan APBN Pemerintah Provinsi Sultra hingga 10 Desember 2018 baru mencapai 77.6 persen.
Hal ini disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan antara Provinsi Kabupaten/Kota se-Sultra semester II tahun 2018, di Hotel Claro Kendari, Kamis (13/12/2018).
Realisasi belanja APBN di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut yakni 77,6 persen atau baru mencapai Rp 5.785 triliun, dari total pagu perencanaan target sebesar Rp 7.454 triliun yang dikucurkan di Sultra.
Dengan nilai serapan ini, kata Rini, masih kurang dari target yang ditetapkan. Akan tetapi target masih mungkin tercapai hingga akhir Desember mendatang.
“Makanya itu masih ada waktu sampai kurang lebih 10 hari hingga 21 Desember, semoga bisa terkejar,” kata Ririn pada mediakendari.com, ditemui usai rapat.
Dari penyerapan ini diketahui, sektor belanja modal di APBN untuk Provinsi Sultra paling rendah, dibandingkan sektor lainnya.
“Nah belanja modal itu kan memang waktu penyelesaiannya lumayan lama, terlebih soal proyek-proyek besar,” tambahnya.
Untuk itu ia menilai, sejumlah proyek fisik besar menjadi pemicu rendahnya belanja modal dalam realisasi APBN 2018 ini di Sultra.
“Realisasi APBN 2018 Provinsi Sultra didominasi oleh sektor belanja pegawai, dengan realisasi mencapai 94.9 persen atau sekitar Rp 1.833 triliun dari total pagu Rp 1.933 triliun. Lalu disusul sektor belanja barang, dengan realisasi mencapai 72 persen atau sekitar Rp 2.492 triliun dari total pagu Rp 3.441 triliun,” urainya.
Sementara itu, untuk sektor belanja modal realisasinya di APBN 2018, hanya mencapai 70.1 persen atau Rp 1.450 triliun dari total pagu Rp 2.070 triliun.
“Sisanya dari sektor bantuan sosial dengan realisasi 86 persen atau sekitar Rp 8.430 milliar dari total pagu Rp 9.699 milliar,” tandas Ririn.
Rapat Koordinasi ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman, antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bupati/Wali Kota se-Sultra.
