KENDARI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pertambangan (AMPP) Sulawesi Tenggara mendatangi Kantor Gubernur Sultra dan berakhir ricuh, Senin (28/11).
Menurut Jenderal Lapangan aksi, Rahman Paramai, dalam orasinya, hadirnya PT Konutara Sejati menjanjikan masyarakat Konut akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat setempat. Namun faktanya justru berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, khususnya. Desa Tobe Meita dan Desa Marombo Pantai Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara.
“Dalam perjanjian awalnya bersama pihak masyarakat Langgikima, perusahaan tersebut menyanggupi dan menyepakati untuk membayar CSR sebesar Rp 2 juta kepada masyarakat Langgikima, namun perjanjian tersebut tidak direalisasikan oleh PT Konutara Sejati,” jelas Rahman.
Kericuhan berawal ketika massa aksi memaksa masuk ke dalam wilayah Kantor Gubernur untuk menemui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serentak Satpol PP Sultra mencegat dan terjadilah kericuahan dan saling dorong antara massa aksi dan Satpol PP. Selaku Jenderal Lapangan, Rahman sangat menyayangkan kejadian ini.
“Saya sangat menyayangkan kejadian ini, kami ingin bertemu orang tua kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, namun dihalang-halangi oleh Satpol PP, ” tegas rahman.
Melihat kejadian ini, Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Laode Muhamad Safaat, mengungkap kekesalannya terhadap Pemprov Sultra. Menurutnya, Pemprov Sulawesi Tenggara tidak layak dijadikan sebagai orang tua, karena tidak adanya perwakilan Pemprov yang menemui massa aksi ataupun perwakilan dari pemerintahan lainnya.
“Kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan ingin membuat kericuhan. Namun di sisi lain kami hanya ingin menghadap ke orang tua kami,” tambah Safaat.
Reporter: Samsul Murila
Editor: Jubirman
